Sebut Luhut Pandjaitan Jago Intervensi, Rocky Gerung Sebut Nama Kementerian Ini Cocok untuk LBP

"Luhut kan kimia batinnya kental, karena sama-sama punya usaha yang sama, saling kenal, dan sama-sama tahu tentang sebut saja underline politics yang bekerja melampaui teknokrat," ucap Rocky Gerung.

Rocky Gerung lantas mengutarakan pendapatnya tentang kondisi kabinet baru Jokowi.

"Kan kabinet Jokowi dibayang-bayangi oleh semacam sebut saja oligarki atau orang sekarang sebut hanya satu dua gelintir orang yang ingin memelihara investasi dan mesti mengamankan the plutocracy (pemerintahan atas kekayaan yang dimiliki -red)," ucap Rocky Gerung.

"Satu orang kaya yang menghendaki agar investasinya diamankan ke depan, itu yang tahu cuma Pak Luhut dan Pak Jokowi, karena dia kental secara kimia di dalam bidang itu."

Simak video selengkapnya berikut ini menit 0.17:

Rocky Gerung Sindir Menkopolhukam Mahfud MD soal Radikalisme

Selain Luhut Binsar Pandjaitan, Rocky Gerung juga sempat menyindir Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

Kali ini, Rocky Gerung mengkritik Mahfud MD terkait definisi radikalisme.

Diketahui, istilah radikalisme kini tengah ramai dibahas terkait fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memberantas gerakan tersebut.

Dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Realita TV pada Minggu (3/10/2019), menurut Rocky Gerung istilah radikalisme itu dapat menciptakan berbagai pandangan.

Padahal menurut Rocky Gerung, radikalisme merupakan upaya berpikir maksimal untuk melakukan perubahan total.

"Ini istilah yang kemudian menghasilkan kebingungan, juncto kecemasan, padahal istilah itu, istilah akademis artinya upaya untuk menghasilkan perubahan total, upaya untuk berpikir maksimal, upaya untuk debat dengan dengan argumentasi yang kuat."

"Jadi itu seluruh aktivitas positif itu sebetulnya," jelas Rocky Gerung.

Namun, istilah radikalisme kini justru dianggap momok bagi masyakarakat.

Pasalnya, Rocky Gerung menilai istilah radikalisme yang disebut-sebut akhir-akhir ini sebenarnya digunakan untuk kepentingan politik.