Mendagri Tito Karnavian dan PDIP Bentukan Megawati ibu Puan Maharani Ingin Evaluasi Pilkada Langsung

TRIBUNKALTIM.CO - Mendagri Tito Karnavian dan PDIP, bentukan Megawati ibu Puan Maharani, sepakat evaluasi Pilkada langsung.

Silang pendapat mengenai positif dan negatifnya sistem Pilkada langsung masih terus terjadi.

Terutama jelang Pilkada serentak yang digelar 2020 tahun depan.

• Firasat Guru Desak Putu Tiara Pembawa Baki Paskibra Meninggal Misterius, Sekolah Sempat Gelar Ritual

• Hari Pahlawan, Enam Tokoh Bakal Terima Gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Jokowi, Ini Agendanya

• 20 Ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H, Cocok Dishare via WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter

• Najwa Shihab Dapat Tepuk Tangan Ketika Cecar Ketua TGUPP, Kemunduran Transparansi Era Anies Baswedan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendukung gagasan Mentero Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengevaluasi sistem Pilkada langsung yang menyebabkan tingginya biaya Pemilu.

Serta meningkatnya korupsi dan ketegangan politik.

"PDIP menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem Pilkada langsung yang menyebabkan tingginya biaya Pemilu, korupsi, dan ketegangan politik akibat demokrasi bercita rasa liberal yang selama ini diterapkan di Indonesia," kata Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Ia menambahkan, Pilkada langsung selama ini selain berbiaya mahal, juga memunculkan oligarki baru, yakni kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas.

Mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber daya modalnya, berpeluang terpilih.

Ia menilai, Pilkada langsung mengubah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi demokrasi yang berbasis kekuatan kapital.

PDIP sendiri sejak dahulu telah menjalankan tradisi memilih pimpinan partai di semua level kepengurusan tanpa mekanisme pemilihan langsung, melainkan melalui proses musyawarah.

"Hasilnya, kualitas kepemimpinan patai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah dan minim konflik.

Karenanya PDIP menjadi partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural partai," lanjut dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito Karnavian saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik Pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito Karnavian seperti dikutip dari Tribunnews.

Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem Pilkada langsung.

"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi.

Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata dia.

Tito Karnavian berpandangan bahwa mudarat Pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan.

Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari Pilkada langung.

"Laksanakan riset akademik.

Riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan Pilkada langsung.

Kalau dianggap positif, fine.

Tapi bagaiamana mengurangi dampak negatifnya?

Politik biaya tinggi, bayangin," kata Tito Karnavian.

Tito Karnavian tidak menjawab saat ditanya apakah kajian tersebut nantinya akan mengarah pada wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih melalui DPRD.

Yang pasti menurutnya saat ini perlu perbaikan dari sistem Pilkada langsung agar tidak terlalu banyak menimbulkan dampak negatif.

"Bagaimana solusi mengurangi dampak negatifnya, supaya enggak terjadi korupsi biar tidak terjadi OTT lagi," pungkas dia.

Ahmad Dhani Ikut Pilkada Surabaya?

Ahmad Dhani diisukan maju Pilkada Surabaya, ini reaksi suami Mulan Jameela anak buah Prabowo Subianto.

Suami Mulan Jameela, Ahmad Dhani dikabarkan siap maju di Pilkada Surabaya 2020.

Kendati belum bebas dari penjara akibat kasus ujaran kebencian, Ahmad Dhani disebut-sebut bakal bertarung sebagai calon wali kota di Pilkada Surabaya.

Saat Pemilu 2019 lalu, Ahmad Dhani menjadi calon legislatif nomor urut 2 dari Gerindra untuk DPR RI.

Suami Mulan Jameela ini maju sebagai Caleg dari Dapil Jatim 1 yang membawahi Kota Surabaya dan Sidoarjo.

Sayangnya, ia gagal lolos setelah berdasarkan perolehan suara, Ahamd Dhani gagal bersaing dengan rekan separtainya Rahmat Muhajirin.

Selain sebagai kader, pentolan band Dewa 19 ini juga dekat dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.

Bahkan, pada saat pemilihan presiden lalu, Ahmad Dhani menjadi salah satu juru kampanye nasional Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Benarkah Ahmad Dhani maju di Pilkada Surabaya 2020?

Kabar baru datang dari Ahmad Dhani yang kini masih mendekam di penjara soal isu maju di Pilkada Surabaya.

Artis Ahmad Dhani mendekam di Lembaga Pemasyarakatan ( LP ) Cipinang, Jakarta Timur, sejak 28 Januari 2019.

Suami Mulan Jameela ini harus merasakan hidup di balik jeruji besi setelah dinyatakan bersalah atas dua kasus.

Pertama, Ahmad Dhani terbukti bersalah dalam kasus ujaran kebencian yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sedangkan kasus kedua yang soal 'vlog idiot' yang disidangkan di PN Surabaya.

Diketahui Ahmad Dhani dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara atas dua kasus yang menjeratnya.

Menurut kabar yang beredar, Ahmad Dhani tak lama lagi akan menghirup udara bebas.

Selain itu, mantan suami Maia Estianty ini juga diterpa kabar akan maju sebagai calon wali kota Surabaya.

Namun kabar baru terbaru dari Ahmad Dhani justru membantah bakal maju jadi calon wali kota Surabaya 2020.

Lieus Sungkharisma yang mengaku telah ditunjuk Ahmad Dhani sebagai juru bicara menegaskan kliennya tidak pernah meminta siapa pun mendaftarkannya sebagai calon wali kota Surabaya.

"Tadi tegas beliau (Ahmad Dhani) katakan tidak pernah ada niatan (mengikuti Pilkada Surabaya).

Tidak pernah menyuruh siapa pun untuk mendaftarkan menjadi calon wali kota Surabaya," ujar Lieus Sungkharisma usai menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019) mengutip Tribunnewsmaker.

Ia mengatakan, Ahmad Dhani tengah fokus menyelesaikan masa hukumannya.

"Beliau sedang fokus menjalani hukuman," ucap Lieus Sungkharisma.

Pernyataan ini pun otomatis membantah klaim seorang relawan Ahmad Dhani bernama Haryadi Nugroho yang mengambil formulir pendaftaran Pilkada Surabaya 2020.

Sebelumnya, Haryadi mengaku diperintah pentolan band Dewa 19 itu dari dalam penjara untuk mendaftarkan dirinya maju sebagai calon wali kota Surabaya.

Staf Kepala Rumah Tangga DPC Gerindra Surabaya Zaenal Alim menjelaskan bahwa Ahmad Dhani mengambil formulir dengan diwakili oleh timnya.

"Ada timnya yang mengambil pada (Sabtu), 26 Oktober 2019 lalu," ungkap Zaenal Alim kepada TribunJatim.com ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (31/10/2019).

Zaenal menjelaskan Ahmad Dhani mengambil formulir sebagai calon wali kota Surabaya.

"Kami menyiapkan berkas untuk calon wali kota dan Wakil Walikota.

Tim Ahmad Dhani mengambil formulir sebagai calon wali kota Surabaya," katanya.

Sekalipun telah mengambil formulir, Ahmad Dhani masih harus melewati serangkaian seleksi di internal partai pimpinan Prabowo Subianto ini.

Di antaranya, dengan melengkapi berkas pendaftaran yang diserahkan pada saat pengembalian formulir mendatang.

"Pengembalian formulir maksimal diserahkan pada 15 November 2019 mendatang.

Selain formulir, calon harus melengkapi dengan beberapa surat pernyataan dan essay mengenai program memimpin Surabaya," jelasnya. (*)