Breaking News

Omong Kosong Tulus, Mendagri: Hampir Semua Kepala Daerah Berpotensi Korupsi, Hitungannya Sederhana

Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menilai perlu ada kajian dampak atau manfaat dari Pilkada langsung.

Penulis: Doan Pardede | Editor: Rita Noor Shobah
TRIBUNNEWS/RIZAL BOMANTAMA
Mendagri Tito Karnavian memimpin apel pagi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). 

Pernyataan Ace tersebut merespons rencana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang akan mengevaluasi Pilkada langsung.

"Ya kita sejauh ini masih konsisten bahwa Pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Ace tidak sependapat dengan Tito Karnavian yang masih meragukan dampak positif dari Pilkada secara langsung.

Menurut Ace, dengan Pilkada langsung, suara rakyat benar-benar terwakili.

"Ya tentu positifnya, karena apa? Karena suara rakyat kan bisa terejawantahkan secara langsung," katanya.

Menurut Ace, Pilkada langsung atau tidak langsung merupakan perdebatan lama.

Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (tengah) dikawal petugas saat tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait OTT di Jakarta, Senin (7/10/2019). KPK menangkap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara dan mengamankan uang sekitar Rp 600 juta yang diduga terkait dengan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) di Lampung Utara.
Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (tengah) dikawal petugas saat tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait OTT di Jakarta, Senin (7/10/2019). KPK menangkap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara dan mengamankan uang sekitar Rp 600 juta yang diduga terkait dengan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) di Lampung Utara. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Yang pasti, katanya, Partai Golkar selalu konsisten Pilkada sebaiknya dilakukan secara langsung, tidak dipilih DPRD.

Ia menilai terjadi kemunduran demokrasi apabila Pilkada dilakukan secara tidak langsung.

"Ya tentu menurut saya itu sebuah kemunduran. Itu perdebatan lama, Partai Golkar sampai saat ini masih konsisten dengan Pilkada secara langsung," bebernya. 

• Teguran Eks Petinggi KPK Untuk Mendagri Tito Karnavian Akibat Terlambat Datang Rapat di DPR RI

• 4 Nama Calon Kuat Kabareskrim, 1 Sempat Mencuat Gantikan Tito Karnavian, Tugas Berat Kapolri Menanti

• Anies Baswedan Sebut Sri Mulyani dan Tito Karnavian Kurang Kerjaan Jika Sisir APBD DKI Jakarta

• Tito Karnavian Ungkap Deretan Pekerjaan Kapolri Baru Idham Aziz, Ini Nasib Kasus Novel Baswedan

(Taufik Ismail)

Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved