Gara-gara Partai Gerindra Ajukan Empat Nama Calon Pendamping Anies, PKS Nilai Melanggar Etika

Gara-gara Partai Gerindra Ajukan Empat Nama Calon Pendamping Anies, PKS Nilai Melanggar Etika

Editor: Samir Paturusi
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad 

Namun kemudian Surat itu ditarik kembali oleh PKS.

"PKS juga telah mengirim surat kepada Partai Gerindra dengan mengajak Partai Gerindra sebagai pengusung untuk mengganti nama calon pengganti wagub dengan dua nama, yaitu Saudara Adhyaksa Dault dan Nurmansyah Lubis," jelasnya.

Atas usulan dari PKS tersebut, Gerindra mengadakan rapat koordinasi, dengan DPD Gerindra DKI Jakarta dan desk Pilkada DPP Gerindra.

Namun baru satu minggu kemudian, surat PKS itu ditarik kembali.

"Surat itu ditandatangani Majelis Syuro PKS, Presiden PKS dan Sekjen," ucapnya.

Karena itu, Dasco menyayangkan jika usulan empat nama baru itu dianggap sebagai tindakan tidak beretika.

"Sampai dengan bulan lalu itu kemudian belum ada usulan ulang dari PKS, sementara publik sudah menanyakan soal pengganti wagub yang ditanggalkan oleh Sandiaga Uno," jelasnya.

DPP Gerindra pun berinisiatif membuat surat kepada DPP PKS untuk mengusulkan calon pengganti wagub ada empat nama yang diusulkan Gerindra.

"Jadi surat yang kami usulkan adalah menindaklanjuti usulan pengganti sebenarnya dari PKS yang kemudian ditarik ulang. Jadi tak ada niat kami untuk tak beretika sebagaimana dituduhkan oleh pihak-pihak yang tak mengetahui permasalahan sebenarnya," kata Dasco.

PKS Nilai Gerindra Salahi Etika

Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu menyesalkan sikap Partai Gerindra yang mengusulkan empat nama calon baru untuk mengisi posisi tersebut.

Anggota DPR Fraksi PKS Ahmad Syaikhu menilai jika langkah Gerindra mengusulkan empat nama baru untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta menyalahi etika dan komitmen partai.

"Pertama tidak komitmen dari sejak awal dan ini diungkap oleh Pak Prabowo bahwa Gerindra akan menyerahkan posisi Wakil Gubernur untuk PKS," katanya, Jumat (8/11/2019).

Dirinya beralasan karena ada kesepakatan antara Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya untuk PKS.

"Ini menyebabkan satu hal etika yang tidak baik ya," tambahnya, melihat tayangan YouTube KOMPASTV, Jumat (8/11/2019).

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved