Gara-gara Partai Gerindra Ajukan Empat Nama Calon Pendamping Anies, PKS Nilai Melanggar Etika

Gara-gara Partai Gerindra Ajukan Empat Nama Calon Pendamping Anies, PKS Nilai Melanggar Etika

Editor: Samir Paturusi
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad 

TRIBUNKALTIM.CO-gara-gara Partai Gerindra ajukan empat nama calon pendamping Anies, PKS nilai melanggar Etika

Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mulai saling sindir terkait posisi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang sampai sekarang belum ada keputusan pasca ditinggalkan Sandiaga Uno

Bahkan PKS menuduh Partai Gerindra tak memiliki etika karena telah mengajukan nama untuk posisi calon pendamping Anies Baswedan.

Sebagaimana diketahui, PKS sudah mengusulkan dua nama Wakil Gubernur DKI, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Kursi Wagub DKI Diserobot Gerindra, Imbas Sindiran Jokowi Soal Pelukan Surya Paloh dan Sohibul Iman?

Ditelikung Gerindra Prabowo Subianto di Kursi Wagub DKI Jakarta, Ini Respon PKS Anggota Sohibul Iman

Sandiaga Uno Tolak Jadi Wagub DKI Jakarta Lagi, Dampingi Anies Baswedan, Ini Alasannya pada Prabowo

Sementara itu, Partai Gerindra juga telah mengajukan empat nama yakni, Arnes Lukman, Ferry J Yuliantoro, Riza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak terima partainya dituduh tidak memiliki etika terkait polemik calon wakil gubernur DKI Jakarta.

"Tidak ada niat kami untuk tidak beretika sebagaimana dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak mengetahui permasalahan sebenarnya," ujar Sufmi Dasco Ahmad ketika dikonfirmasi, Minggu (10/11/2019) seperti dilansir Tribunnews.Com.

Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan awal mula Partai Gerindra mengajukan empat nama calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.

Untuk diketahui empat nama calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diajukan Gerindra di antaranya Arnes Lukman, Ferry J Yuliantoro, Riza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Dia menjelaskan, permasalahan berawal saat PKS mengirimkan surat kepada Gerindra untuk mengubah nama calon yang telah diusung ke DPRD DKI.

Sebagaimana diketahui, PKS sudah mengusulkan dua nama Wakil Gubernur DKI, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Namun dalam perjalanan, tidak ada perkembangan positif dari DPRD terkait dua nama tersebut.

Akibatnya, pemilihan pengganti wakil gubernur pun masih belum terealisasi.

Pada Agustus 2019 lalu, Dasco mengatakan, PKS mengirim surat kepada Gerindra.

Dalam surat itu PKS mengajak Gerindra mengganti nama-nama calon Wagub yang telah diusung.

Namun kemudian Surat itu ditarik kembali oleh PKS.

"PKS juga telah mengirim surat kepada Partai Gerindra dengan mengajak Partai Gerindra sebagai pengusung untuk mengganti nama calon pengganti wagub dengan dua nama, yaitu Saudara Adhyaksa Dault dan Nurmansyah Lubis," jelasnya.

Atas usulan dari PKS tersebut, Gerindra mengadakan rapat koordinasi, dengan DPD Gerindra DKI Jakarta dan desk Pilkada DPP Gerindra.

Namun baru satu minggu kemudian, surat PKS itu ditarik kembali.

"Surat itu ditandatangani Majelis Syuro PKS, Presiden PKS dan Sekjen," ucapnya.

Karena itu, Dasco menyayangkan jika usulan empat nama baru itu dianggap sebagai tindakan tidak beretika.

"Sampai dengan bulan lalu itu kemudian belum ada usulan ulang dari PKS, sementara publik sudah menanyakan soal pengganti wagub yang ditanggalkan oleh Sandiaga Uno," jelasnya.

DPP Gerindra pun berinisiatif membuat surat kepada DPP PKS untuk mengusulkan calon pengganti wagub ada empat nama yang diusulkan Gerindra.

"Jadi surat yang kami usulkan adalah menindaklanjuti usulan pengganti sebenarnya dari PKS yang kemudian ditarik ulang. Jadi tak ada niat kami untuk tak beretika sebagaimana dituduhkan oleh pihak-pihak yang tak mengetahui permasalahan sebenarnya," kata Dasco.

PKS Nilai Gerindra Salahi Etika

Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu menyesalkan sikap Partai Gerindra yang mengusulkan empat nama calon baru untuk mengisi posisi tersebut.

Anggota DPR Fraksi PKS Ahmad Syaikhu menilai jika langkah Gerindra mengusulkan empat nama baru untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta menyalahi etika dan komitmen partai.

"Pertama tidak komitmen dari sejak awal dan ini diungkap oleh Pak Prabowo bahwa Gerindra akan menyerahkan posisi Wakil Gubernur untuk PKS," katanya, Jumat (8/11/2019).

Dirinya beralasan karena ada kesepakatan antara Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya untuk PKS.

"Ini menyebabkan satu hal etika yang tidak baik ya," tambahnya, melihat tayangan YouTube KOMPASTV, Jumat (8/11/2019).

Ahmad Syaikhu merupakan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan oleh PKS.

Selain Syaikhu, PKS juga mengusung Agung Yulianto untuk menggantikan posisi dari Sandiaga Uno itu.

Kemudian dirinya mempertanyakan mengapa ada nama-nama yang muncul yang diusulkan oleh Gerindra untuk mengisi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (8/11/2019), Syaikhu tidak menyoroti sosok yang menjadi calon Wakil Gubernur, namun terkait komitmen pihak-pihak yang menindaklanjuti proses pemilihan posisi tersebut.

"Berbagai tahapan sudah dilalui. Termasuk fit and proper test. Sekarang kita mau serius atau tidak mencari pendamping Anies," kata Syaikhu.

Keempat nama yang diajukan oleh Gerindra sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu:

1. Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Arnes Lukman

2. Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantono

3. Sekretaris Jenderal Gerindra Riza Patria

4. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah

Posisi yang sebelumnya ditempati Sandiaga Uno itu telah kosong sejak 10 Agustus 2018.

Sandiaga Uno memilih untuk meninggalkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk maju sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019 lalu.

Proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelumnya berjalan rumit di DPRD DKI.

Panitia khusus menyebut tata tertib pemilihan wakil gubernur sudah selesai dibahas oleh mereka.

Hingga kini rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas tata tertib pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta juga belum dilaksanakan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved