Dosen Fakuktas Hukum Unmul Sebut Publik Harus Dukung Mantan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada

Dosen Fakuktas Hukum Unmul Sebut Publik Harus Dukung Mantan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada

Dosen Fakuktas Hukum Unmul Sebut Publik Harus Dukung Mantan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada
Tribunkaltim.co, Budi Hartono
Herdiansyah Hamzah, Dosen Fakuktas Hukum Universitas Mulawarman 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dosen Fakuktas Hukum Unmul sebut publik harus dukung mantan koruptor dilarang ikut Pilkada

Larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri di Pemilihan kepala daerah ( Pilkada2020 nanti, masih dalam pembahasan di KPU RI.

Namun sepatutnya harus disokong atau didukung oleh publik.

BACA JUGA

Big Match Persib vs Arema FC, Aremania Tak Perlu ke Bandung, hingga Bobotoh Dilarang Balas Dendam

Kata-kata Hari Ayah & Gambar yang Bisa Dikirim ke Ayah Tercinta dalam Bahasa Inggis dan Indonesia

Ramalan Zodiak Cinta Selasa 12 November 2019: Capricorn dan Pasangan Sama-sama Keras Kepala

Formasi dan Syarat CPNS 2019 DKI Jakarta, Area Anies Baswedan, Tata Cara Daftar Di sscasn.bkn.go.id

Seperti diberitakan kemarin, KPU RI masih dalam proses untuk menyiapkan argumentasi 

untuk mengatur tentang larangan mantan koruptor tidak diberi kesempatan maju menjadi calon kepala daerah.

Halaman
1234
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved