Kronologi Adu Klaim Habib Rizieq & Pemerintah RI soal Surat Cekal, Mahfud MD: Kok hanya di TV Begitu

INILAH kronologi adu klaim Habib Rizieq dan Pemerintah RI terkait polemik surat cekal. Mahfud MD sampai buka suara

Kronologi Adu Klaim Habib Rizieq & Pemerintah RI soal Surat Cekal, Mahfud MD: Kok hanya di TV Begitu
Kolase Tribunnews.com
Kronologi Adu Klaim Habib Rizieq & Pemerintah RI soal Surat Cekal, Mahfud MD: Kok hanya di TV Begitu 

INILAH kronologi adu klaim Habib Rizieq dan Pemerintah RI terkait polemik surat cekal. Mahfud MD sampai buka suara.

TRIBUNKALTIM.CO - Aksi saling klaim terjadi antara pemerintah dan pimpinan Front Pembela Islam ( FPI ) Habib Rizieq Shihab terkait polemik surat pencekalan yang membuat Habib Rizieq tak bisa kembali ke Tanah Air.

Habib Rizieq mengklaim, Pemerintah Arab Saudi mencegahnya kembali ke Indonesia setelah ada permintaan dari Pemerintah Indonesia.

Melalui sebuah video yang diunggah melalui kanal televisi milik FPI, Front TV, Habib Rizieq memegang dua lembar kertas yang ia sebut sebagai bukti pencegahan dia keluar Arab Saudi, serta penangkalan untuk kembali ke Indonesia.

"Jadi, sekali lagi saya dicekal di sini, bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan suatu kejahatan di Saudi ini atau satu kesalahan, tidak," ujar Habib Rizieq dalam video.

Prabowo Subianto Temui Dubes Arab Saudi, Rizieq Shihab Pulang ke Indonesia? Ini Penjelasan Menhan

Namun dalam video tersebut, Habib Rizieq tidak menunjukkan secara jelas tulisan yang terdapat di dalam kertas. Sehingga, publik tidak mengetahui secara pasti apakah kertas yang ditunjukkan Habib Rizieq benar-benar surat penangkalan atau tidak.

Mekanisme tangkal

Untuk diketahui, merujuk Pasal 98-102 BAB IX Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, surat penangkalan ditetapkan melalui keputusan tertulis yang memuat nama, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir/umur, serta foto orang yang dikenai pencegahan.

Selain itu, surat tersebut juga harus disertai alasan dan jangka waktu pencegahan.

Dilansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Imigrasi, ada lima alasan seseorang ditangkal untuk masuk ke Indonesia.

Halaman
1234
Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved