Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Diskusi IKN, Bupati Kukar Yakin Lahan Tambang Tak Ekonomis Potensial Dukung Ibu Kota Nugara

Pemkab Kukar bermaksud untuk memanfaatkan secara optimal keberadaan lahan pasca tambang batubara dan lahan-lahan non-potensial

Diskusi IKN, Bupati Kukar Yakin Lahan Tambang Tak Ekonomis Potensial Dukung Ibu Kota Nugara
HUMASKAB KUKAR
Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan paparan dalam diskusi IKN yang digelar Dewan Rieset Daerah (DRD) Kutai Kartanegara bertema Solusi Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Batubara Meyongsong Ibu Kota Negara (IKN) di ruang serbaguna Bappeda Kukar, Tenggarong, Senin (11/11/2019). 

TENGGARONG - Dewan Rieset Daerah (DRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar diskusi pemangku kepentingan dengan tema Solusi Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Batubara Meyongsong Ibu Kota Negara (IKN), Senin (11/11) di ruang serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Tenggarong.

Ketua DRD Kukar Prof Ince Raden mengatakan Pemkab Kukar bermaksud untuk memanfaatkan secara optimal keberadaan lahan pasca tambang batubara dan lahan-lahan non-potensial yang terdapat dalam wilayah izin pertambangan, agar pemerintah daerah mempunyai ruang gerak yang lebih luas untuk melakukan kegiatan pembangunan bersama masyarakat.

Namun untuk mewujudkan niat tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan berbagai peraturan yang berlaku, akan tetapi kewenangannya tidak berada di pemerintah kabupaten.

"Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan sinkronisasi terhadap semua aturan yang berlaku tersebut untuk sebesar-besarnya manfaat bagi pembangunan daerah," ujarnya.

Pemanfaatan lahan secara umum dan khususnya lahan pasca-tambang batubara di Kukar menjadi lebih penting dengan adanya rencana pemindahan IKN di Kaltim yang wilayahnya termasuk di Kukar. Dalam rangka menyongsong pemindaan IKN tersebut, maka pemanfaatan lahan dapat menimbulkan dampak (positif maupun negatif) yang sangat luas.

Dikatakannya, dampak negatif yang mungkin timbul akan menyebabkan terjadinya konflik sosial, khususnya pemanfaatan lahan pasca-tambang batubara, untuk itu diperlukan regulasi yang dapat diimplementasikan secara konsisten.

Sedangkan dampak positifnya dapat menjadi sumber daya lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemukiman, dan sebagai lahan pertanian produktif yang dapat mensuplai kebutuhan pangan bagi warga IKN dan daerah Kalimantan Timur secara umum.

Ketua Dewan Rieset Daerah (DRD) Kutai Kartanegara Prof Ince Raden dalam diskusi Solusi Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Batubara Meyongsong Ibu Kota Negara (IKN) di ruang serbaguna Bappeda Kukar, Tenggarong, Senin (11/11/2019).
Ketua Dewan Rieset Daerah (DRD) Kutai Kartanegara Prof Ince Raden dalam diskusi Solusi Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Batubara Meyongsong Ibu Kota Negara (IKN) di ruang serbaguna Bappeda Kukar, Tenggarong, Senin (11/11/2019). (HUMASKAB KUKAR)

Adapun tujuan diskusi itu menurut Prof Ince adalah untuk mendapatkan solusi pemanfaatan lahan pasca-tambang dari para pemangku kepentingan (stakeholders) agar lahan pasca-tambang batubara dan lahan non-potensial dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk kegiatan pembangunan.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menekankan hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian dalam diskusi tersebut.

Yaitu, disebutkan Edi bahwa penetapan Provinsi Kaltim khususnya Kabupaten Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai wilayah IKN baru, berimplikasi terhadap pembangunan berbagai infrastuktur yang membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup.

Edi kemudian mengatakan, lahan pertambangan batu bara yang tidak potensial (tidak ekonomis) dan lahan pasca tambang batu bara menjadi lahan potensial untuk pengembangan dan mendukung pembangunan IKN.

Untuk itu, menurutnya ada beberapa hal yang harus diperjelas terkait lahan pasca tambang batubara, antara lain kapan waktu seharusnya pihak perusahaan melakukan penyerahan lahan pascatambang.

Selanjutnya, dikatakan Edi bagaimana status tanah yang diperoleh perusahaan melalui jua beli setelah dilakukan penyerahan lahan pasca tambang. Bagiamana mekanisme dan prosedur pengusulan penciutan luas lahan /konsesi tambang khususnya lokasi yang tidak potensial sehingga dapat digunakan untuk pemanfaatan lain.

"Pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabannya harus kita ketahui bersama, untuk mendukung pembangunan IKN," ujarnya.

Acara tersebut diikuti jajaran Pemkab Kukar, Kementrian Energi Sumberdaya Mineral,Kementrian LIngkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas ESDM Kaltim, BPN Provinsi Kalimantan Timur, BPMPTSP Kaltim, DLH Kaltim, DRD Kukar, DLHK Kukar, Camat se Kukar, dan beberapa Lurah/Desa di Kukar. (medsi09)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved