Dukung Pengusaha Lokal Kerjakan Proyek IKN, Mahyudin Minta Badan Otorita Dipimpin Gubernur Kaltim

Dukungan agar pengusaha lokal mendapatkan porsi dalam proses pembangunan infrastruktur Ibukota Negara ( IKN ) semakin menguat.

TRIBUNKALTIM.CO/ M Purnomo Susanto
Peserta saat menyampaikan pertanyaan kepada narasumber di agenda FGD DPD RI, pada Sabtu (16/11/2019), pukul 16.30 WITA, di Hotel Midtown, Samarinda. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dukung pengusaha lokal kerjakan proyek IKN, Mahyudin minta Badan Otorita dipimpin Gubernur Kaltim.

Dukungan agar pengusaha lokal mendapatkan porsi dalam proses pembangunan infrastruktur Ibukota Negara ( IKN ) semakin menguat.

Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin menyampaikan dukungan peluang dan tantangan masyarakat Kaltim terkait rencana pemindahan IKN di acara Focus Group Discussion ( FGD

BACA JUGA

Kabar Buruk PSI, Begini Nasib Wiliam Aditya yang Unggah Anggaran Siluman Pemerintahan Anies Baswedan

M Qadary di ILC: Wajar Anies Kerap Dituduh, William Dipuji, Sebut PSI Bisa Dikira Sudah Punya Capres

Diperiksa Polisi, Irwansyah dan Zaskia Sungkar Diam-diam Tinggalkan Polrestabes Bandung

Persib Tatap Musim Depan, Berikut Daftar Pemain yang Masuk Bidikan Skuad Robert Rene Alberts

“Kalau saya melihat malah lebih banyak peluang daripada tantangan.

Sebab, kalau dilihat dari sisi sosiologisnya masyarakat Kaltim ini sangat heterogen.

Bisa dibilang, Kaltim ini miniaturnya Indonesia,” ujarnya usai menjadi pemateri pada kegiatan yang dilaksanakan, pada Sabtu (16/11/2019), pukul 16.30 WITA, di Hotel Midtown, Samarinda.

“Jadi, kalau persoalan itu tidak perlu kita takutkan.

Tinggal, bagaimana masyarakat Kaltim untuk menarik peluang tersebut menjadi sumber dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim itu sendiri.

Seperti halnya, bagaimana caranya pengusaha lokal untuk mendapatkan kesempatan untuk membangun infrastruktur IKN,” lanjut Mahyudin.

Peserta saat menyampaikan pertanyaan kepada narasumber di agenda FGD DPD RI, pada Sabtu (16/11/2019), pukul 16.30 WITA, di Hotel Midtown, Samarinda.
Peserta saat menyampaikan pertanyaan kepada narasumber di agenda FGD DPD RI, pada Sabtu (16/11/2019), pukul 16.30 WITA, di Hotel Midtown, Samarinda. (TRIBUNKALTIM.CO/ M Purnomo Susanto)

BACA JUGA

Istana Negara Ibu Kota Baru Indonesia Dibangun di Kukar Kaltim? Ini Penjelasan Kementerian PUPR

Presiden Jokowi Tunjuk Kabupaten PPU Lokasi Ibu Kota Baru, Mantan Wakil Bupati Ini Ungkap Alasannya

Penajam Terkini, Utusan Presiden Jokowi Bahas Ibu Kota Baru, Pemkab Sedia Guest House dan 3 Hal Ini

Bappenas Kembali Kunjungi Lokasi Ibu Kota Baru di Sepaku, Pemkab Penajam Paser Utara Siapkan 3 Hal

Untuk itu, Mahyudin mengungkapkan, wacana adanya Badan Otorita untuk proses pemindahan IKN ini harus dipimpin oleh Gubernur Kaltim.

Hal tersebut dilakukan, agar pengusaha dan masyarakat Kaltim dapat memiliki kesempatan yang sama dengan pengusaha nasional lainnya untuk pembangunan IKN.

“Sebenarnya peluang untuk mendapatkan kesempatan itu terbuka lebar untuk pengusaha di Kaltim.

Jangan takut untuk itu. Seama kita terus meningkatkan kapasitas dan sumber daya kita, jangan takut.

Yang penting jangan KKN. Namun, akan lebih baik lagi apabila perjuangan itu dilakukan bersama-sama,” tandas Mahyudin.

Foto udara Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru RI.
Foto udara Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru RI. (TRIBUNKALTIM.CO/FACHMI RACHMAN)

Dalam kesempatan FGD tersebut pula, anggota parlemen Senayan asal Kaltim ini menyerap banyak aspirasi dari masyarakat.

Dan kebanyakan, dikatakan olehnya, aspirasi masyarakat lebih menuju kepada agar jangan sampai pemindahan IKN ini menjadikan masyarakat Kaltim sebagai penonton.

“Jadi masukan yang ada ini akan menjadi bahan kajian kita untuk nantinya disampaikan kepada pemerintah.

Ternyata tantangan yang besar itu SDM kaltim, yang sarjana di Kaltim ini baru 27 persen, dan SMA sederajat 90 persen.

Itu menjadi tantangan kita untuk bagaimana meningkatkan SDM kita,” papar Mahyudin.

Investor Jakarta Buru Lahan di Ibu Kota Baru

Diberitakan sebelumnya, investor Jakarta buru ahan di Ibu Kota Baru. Ini dua desa di Kecamatan Sepaku yang paling diincar.

Sudah tiga bulan, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, yakni sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Beberapa Menteri terkait, yakni Menteri ATR/BPN dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sudah mengunjungi lokasi titik nol Ibu Kota baru yang berada di sekitar wilayah Trunen, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.

Lokasinya berada di lahan PT ITCI (IHM) yang merupakan lahan negara.

Mendengar bocoran lokasi titik nol pembangunan pusat pemerintahan membuat warga sekitar lokasi mulai ancang-ancang untuk menjual lahan dengan harga tinggi.

Informasi yang dihimpun Tribun Kaltim dari sejumlah warga, Selasa (12/11) lokasi lahan yang banyak akan dijual dan menjadi incaran spekulan tanah berada di Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Telemow.

 Bappenas Kembali Kunjungi Lokasi Ibu Kota Baru di Sepaku, Pemkab Penajam Paser Utara Siapkan 3 Hal

 Yakin Tak Ada Resistensi, Gubernur dan Para Menteri Pilih Kunjungi Sepaku, Calon Ibu Kota Negara

 Penajam Terkini, Utusan Presiden Jokowi Bahas Ibu Kota Baru, Pemkab Sedia Guest House dan 3 Hal Ini

Tribun Kaltim pun mencoba mengonfirmasi beberapa warga Desa Telemow soal warga yang mulai menjual lahan di sekitar kawasan titik nol IKN.

Jumain, warga Desa Telemow mengaku sejak adanya kunjungan Menteri beberapa waktu lalu, banyak warga yang ingin menjual lahannya. Bahkan sudah ada beberapa warga yang menjual.

"Sudah ada beberapa orang yang jual lahannya, nggak cuma di Telemow.

Saya dengar banyak juga yang sudah jual lahan di luar Telemow, kayak di Pemaluan sama Bumi Harapan," ujarnya.

Jumain menjelaskan, warga menjual lahannya ke orang luar daerah. Walaupun ada juga warga yang menjual lahannya ke warga PPU. Namun, kebanyakan dijual kepada orang luar.

"Saya pernah mengantar pengusaha dari Jakarta yang cari lahan puluhan hektare, tapi belum tahu jadi beli saat itu, masih tawar-menawar. Banyak memang orang dari luar yang ke sini cari lahan," ungkapnya.

Martinus, warga Desa Telemow lainnya menuturkan, kebanyakan yang mencari lahan di sekitar kawasan titik nol IKN orang dari luar PPU,

bahkan banyak yang dari luar Kaltim. Selain itu, rata-rata yang mencari lahan pengusaha dari Jawa dan Jakarta.

"Kebanyakan pengusaha yang cari lahan di sini, cari lahannya juga yang besar-besar," tuturnya.

Rombongan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri ATR serta Gubernur Kaltim Isran Noor menyaksikan lahan milik PT IHM di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Rabu (2/10/2019) pagi. Mereka mencoba naik sebuah menara pengawas.
Rombongan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri ATR serta Gubernur Kaltim Isran Noor menyaksikan lahan milik PT IHM di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Rabu (2/10/2019) pagi. Mereka mencoba naik sebuah menara pengawas. (Tribunkaltim.co/fachmi rachman)

Terpisah, Sekretaris Desa Telemow Munip membenarkan adanya warga yang sudah menjual lahannya untuk kepentingan IKN. Malahan lanjutnya, harga lahan di sekitar lokasi titik nol IKN sudah naik berkali-kali lipat.

Ia menjelaskan, kebanyakan warga yang sudah menjual lahan berada di wilayah di Sepaku, seperti Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, Desa Binuang dan sebagian Desa Telemow.

"Sudah banyak yang jual lahan, terutama daerah Sepaku, seperti Pemaluan, Bumi Harapan, Binuang. Sebagian juga ada di Telemow," bebernya.

Munip juga menerangkan, informasi yang ia dapat, lokasi yang paling diincar investor yakni lahan di sekitar Kelurahan Pemaluan dan Desa Bumi Harapan.

"Kalau di desa saya belum ada transaksi yang skala besar, masih skala kecil saja," ujarnya.

Saat ditanya terkait pasaran harga lahan di sekitar kawasan IKN, Munip mengungkapkan harga lahan yang dijual warga bervariasi sesuai luas lahan dan lokasi lahan.

Ada beberapa warga yang telah menjual lahan, namun masih skala kecil, 1-2 hektare dengan harga ratusan juta rupiah.

Ia juga menambahkan, belakangan ini saja sudah banyak pengusaha atau investor yang sering berkunjung ke desa/kelurahan sekitar kawasan IKN untuk mencari lahan.

 Ibu Kota Baru Indonesia di Kaltim, Balikpapan Marak Narkoba, BNN Ingin Si Pengguna Terbuka Saja!

 Karo Humas Pemprov Kaltim Nilai Satelit Palapa Ring Timur Penting Dukung IKN di Sepaku, PPU

Bahkan, pernah ada pengusaha ternama dari Jakarta yang datang ke IKN mencari lahan.

"Pernah ada pengusaha terkenal bersama rombongannya ke sini menanyakan lahan," tutur Munip, namun enggan menyebut nama pengusaha ternama tersebut.

Dikemukakan, status lahan di sekitar kawasan titik nol IKN sebagian sertipikat kepemilikan lahan yang diurus melakui program PTSL.

Namun kebanyakan legalitas lahan warga masih berupa segel di luar lahan yang statusnya lahan pemerintah. (*)

(*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved