Ahok jabat Pucuk BUMN, Mahfud MD Menteri Presiden Jokowi Sebut Dikontrak, Pimpin PLN atau Pertamina?

Sosok Ahok jabat pucuk BUMN, Mahfud MD Menkopolhukam Kabinet Presiden Jokowi atau Joko Widodo Sebut Dikontrak, Pimpin PLN atau Pertamina?

Ahok jabat Pucuk BUMN, Mahfud MD Menteri Presiden Jokowi Sebut Dikontrak, Pimpin PLN atau Pertamina?
Kompas.com
Sosok Mahfud MD. Sosok Ahok jabat pucuk BUMN, Mahfud MD Menkopolhukam Kabinet Presiden Jokowi Sebut Dikontrak, Pimpin PLN atau Pertamina? 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA -  Sosok Ahok jabat pucuk BUMN, Mahfud MD Menkopolhukam Kabinet Presiden Jokowi atau Joko Widodo Sebut Dikontrak, Pimpin PLN atau Pertamina?

Kali ini Mahfud MD menjelaskan soal Ahok dalam mengisi pucuk pimpinan di BUMN

Tersiar kabar Ahok akan pimpin BUMN seperti Pertamina atau PLN.

Ini Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan jika pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai petinggi di BUMN tidak seharusnya menjadi polemik.

Soal Pencekalan Rizieq Shihab FPI oleh Intelejen, Mahfud MD Cuek, Prabowo Subianto turun tangan

Mahfud MD Bongkar Salinan Kertas yang Dipegang Rizieq Shihab, Ternyata Bukan Surat Pencekalan

Surat Pencekalan Imam Besar FPI Rizieq Shihab Dikeluarkan Arab Saudi, Mahfud MD: Selesaikan Sendiri

Belum Resmi Bos BUMN, Ahok BTP Sudah Lawan Erick Thohir dan Fadjroel Rachman, Begini Gara-garanya

Kabar Buruk untuk Ahok? Arief Poyuono Ungkap Siapa Mafia BUMN Harus Dihadapi, Orang Lingkaran Jokowi

Seperti diketahui, kabar bergabungnya Ahok ke BUMN menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan.

Namun, menurut Mahfud MD hal tersebut seharusnya tidak menjadi polemik karena penunjukkan Ahok tidak bertentangan dengan undang-undang.

Nah, Mahfud MD menilai pengangkatan Ahok tidak berbenturan dengan hukum tata negara maupun undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena BUMN adalah perusahaan yang menganut hukum perdata dan tunduk pada undang-undang Perseroan Terbatas (PT).

"BUMN itu bukan badan hukum publik, dia badan hukum perdata. Badan hukum perdata itu tunduk kepada undang-undang PT, tunduk ke situ bukan undang-undang ASN, bukan apa," terang Mahfud MD dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Sabtu (16/11/2019).

Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan seorang mantan napi tidak boleh menjadi pejabat publik jika ditunjuk langsung sebagai pejabat publik.

Namun, jika berdasarkan dengan pemilihan, mantan napi boleh menjadi pejabat publik.

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved