DPRD Dianggap Tak Serius Soal Polemik Sekdaprov Kaltim dan Hak Interpelasi, Ini Reaksi Fraksi PDIP

DPRD dianggap tak serius soal polemik Sekdaprov Kaltim dan Hak Interpelasi, ini reaksi Fraksi PDIP

DPRD Dianggap Tak Serius Soal Polemik Sekdaprov Kaltim dan Hak Interpelasi, Ini Reaksi Fraksi PDIP
Ho / dok pribadi
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis (kanan) 

TRIBUNKALTIM.CO - DPRD dianggap tak serius soal polemik Sekdaprov Kaltim dan Hak Interpelasi, ini reaksi Fraksi PDIP.

Kelanjutan soal polemik Sekdaprov Kaltim sejauh ini masih belum mendapat titik terang dari DPRD Kaltim.

Bahkan wacana penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD Kaltim dianggap cuma gertak sambal, lantaran belum masuk dalam agenda Banmus.

Soal Hak Interpelasi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun; Usulan Mesti Sertakan Syarat Formil

Usul Hak Interpelasi dan Angket Soal Jabatan Sekdaprov, Makmur Ingin Ketemu 55 Anggota DPRD Kaltim

Soal Sekdaprov Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah Trauma, Dewan Usulkan Interpelasi dan Angket

Menanggapi hal itu, Dosen hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai lambat laun DPRD Kaltim melempem dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Bahkan hanya untuk bertanya kepada Gubernur melalui Hak Interpelasi pun tak sanggup, alias masuk angin," ujar Herdiansyah Hamzah beberapa waktu lalu.

Bahkan pria yang akrab disapa Castro ini menduga DPRD Kaltim telah dikendalikan Gubernur Kaltim Isran Noor, sehingga terkesan tak serius dalam mewacanakan Hak Interpelasi.

"Dewan bisa dianggap berada dibawah kendali Gubernur," ucapnya.

Lantas hal ini mendapat tanggapan dari Fraksi PDIP DPRD Kaltim.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menegaskan pihaknya tetap melanjutkan wacana Hak Interpelasi.

"Fraksi PDIP masih konsisten dengan wacana Hak Interpelasi bersama kawan-kawan yang kemarin.

Halaman
1234
Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved