Polemik Perbup Pengedalian Lahan

Gelar RDP Soal Aturan Pengendalian Lahan, Warga Minta Peraturan Bupati PPU Dicabut

Gelar RDP Soal Aturan Pengendalian Lahan, Warga Minta Peraturan Bupati PPU Dicabut

Penulis: Aris Joni | Editor: Samir Paturusi
Tribunkaltim.co, Aris Joni
Suasana RDP DPRD PPU bersama warga dan Pemkab PPU di kantor DPRD PPU, Selasa (19/11/2019) 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM -gelar RDP soal aturan  pengendalian lahan, warga minta Peraturan Bupati Penajam Paser Utara dicabut

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DRPD bersama warga dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sempat memanas.

Warga meminta Peraturan Bupati atau Perbup Nomor 22 tahun 2019 terkait pengawasan dan pengendalian transaksi jual beli tanah segera di cabut, karena dinilai cukup meresahkan masyarakat.

Salah seorang perwakilan masyarakat, Emil Jamal mengungkapkan, Ia  meminta Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud dapat membuka pola pikir,

bahwa warga sangat mendukung adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, namun pemerintah Penajam Paser Utara jangan sampai masuk mencampuri urusan pribadi masyarakat dalam hal jual beli lahan masyarakat.

"Yang penting itu lahan pribadi, bukan lahan di dalam kawasan," ujar Emil.

Lanjut dia, terlebih lagan warga tersebut memiliki legalitas yang jelas dan juga Perbup tersebut tidak ada perda pendukungnya.

"Bukan hak Bupati untuk mengizinkan atau tidak, itu sudah melanggar hak asasi masyarakat," ungkapnya.

Dirinya beralasan, keresahan masyarakat terkait adanya Perbup tersebut diantaranya sudah terlalu masuk ke ranah pribadi antara pembeli dan penjual,

kemudian jual beli lahan warga tersebut juga berkenaan dengan kebutuhan masyarakat.

"Kebutuhan masyarakat untuk jual lahan itu banyak, ada yang untuk pendidikan, untuk kesehatan siapa tahu orang sakit butuh uang, dan juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini lahan warga yang ingin menjual merupakan lahan pribadi yang memiliki surat-surat lengkap.

Apalagi, lahan yang ingin di jual warga tersebut tidak berada di dalam kawasan IKN.

"Tidak ada sangkut-pautnya sama IKN," ucap Emil.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved