Berita Pemprov Kalimantan Timur

Buka FGD, Wagub Ingatkan Aparat Desa Tidak Melakukan Penyimpangan, Jangan Tersangkut Hukum

Pengelolaan dana desa harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga terhindar dari jeratan hukum

HUMASPROV KALTIM/RIYAN
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Jaga Desa, Jaga Kaltim dan Jaga Indonesia yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim di Hotel Harris Samarinda, Senin (18/11/2019). 

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkatnya agar tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga terhindar dari jeratan hukum.

"Pengelolaan dana desa harus transparan dan akuntabel serta dimanfaatkan untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat desa,” kata Hadi Mulyadi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Jaga Desa, Jaga Kaltim dan Jaga Indonesia yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim di Hotel Harris Samarinda, Senin (18/11/2019).

Hadi Mulyadi mengungkapkan dana desa yang dikucurkan pusat dari tahun 2015 hingga 2019 ke Kaltim jumlahnya sudah mencapai lebih dari Rp3 triliun. Dana desa tersebut diprioritaskan untuk dua sektor yaitu sektor pembangunan desa dan sektor pemberdayaan masyarakat.

Digelarnya FGD Jaga Desa, Jaga Kaltim dan Jaga Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan tindak pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa.

“Harapan kami tidak ada lagi aparat desa yang terjerat hukum karena kesalahan-kesalahan sepele yang terkadang tidak dipahami oleh para kepala desa. Seperti kesalahan dalam administrasi keuangan, kesalahan perencanaan, kesalahan penyusunan laporan keuangan dan lainnya,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi memberikan motivasi kepada seluruh peserta FGD Jaga Desa, Jaga Kaltim dan Jaga Indonesia agar dalam melaksanakan roda pembangunan di pedesaaan, aparat desa harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan selalu melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak demi menyukseskan program-program pembangunan di desa.

“Selain itu, yang tidak kalah penting adalah selalu mencintai pekerjaan. Dengan begitu pekerjaan yang berat akan menjadi mudah, serta tidak lupa berdoa. Kalau semua itu dilakukan dengan baik, maka pekerjaan kita akan selalu mendapatkan kemudahan,” pesan Hadi Mulyadi.

Kepala DPMPD Kaltim diwakili Kapala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan DPMPD Kaltim Raini Tisnadewi dalam laporannya mengatakan penyelenggaraan FGD Jaga Desa, Jaga Kaltim, Jaga Indonesia diikuti 213 peserta yang berasal dari DPMPD Kaltim dan DPMPD Kabupaten, perwakilan camat, kepala desa/kampung dan perwakilan kepala desa, BPD dan konsultan program wilayah desa.

“Adapun tujuan penyelenggaraan FGD jaga desa adalah untuk membentuk bersama teks dan pencegahan dan pengawasan serta penanganan permasalahan dana desa di kabupaten, kemudian merumuskan permasalahan–permasalahan yang timbul selama pelaksanaan peraturan pengelolaan dana desa,” kata Riani Tisnadewi.

Tampak hadir Kepala Pusat Pendidikan dan Palatihan Teknis dan Fungsional Badan Diklat Kejaksaan RI Yusuf SH dan para pejabat DPMPD Kaltim dan undangan lainnya. (mar/sul/ri/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved