Tim Pemindahan IKN Berdiskusi dengan Para Tokoh Paser, Apa Saran Mereka

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER – Tim Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Bappenas, Rabu (20/11/2019), melakukan Fokus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah tokoh adat,

tokoh masyarakat, akademisi dan Kepala Desa (Kades) di ruang Rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser.

Namun rapat yang seyogyanya mendiskusikan sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat desa sekitar IKN tak banyak dibahas.

Semua tokoh yang hadir di FGD jusru memberikan sejumlah masukan untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat.

Seperti disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Paser H Abu Bakar Syam.

“Pada prinsipnya semua tokoh disini menyambut baik permindahan IKN, tapi penuh dengan banyak catatan, tolong ini dijadikan pertimbangan dalam proses pemindahan IKN,” kata Abu Bakar Syam.

Untuk diketahui, FGD bersama para tokoh masyarakat Kabupaten Paser adalah sesi kedua forum diskusi.

Sebelumnya Tim Pemindahan IKN yang beranggotakan Angel Manembu dari Global Concera Indonesia, Dr Ndan Imang dari Unmul, Jhony Juanda dari TPRK Bappenas dan tiga orang lainnya melaksanakan diskusi dengan OPD di lingkungan Pemkab Paser.

Catatan-catatan yang dimaksud Abu Bakar Syam adalah masukan para tokoh yang hadir di FGD.

Ketua DPP Lembaga Adat Paser (LAP) Arbain M Noor misalnya, yang menegaskan bahwa jejak sejarah mengharuskan IKN lebih mengutamakan adat istiadat dan budaya Paser.

“Wilayah Kesultanan Paser mencakup Semboja, Balikpapan dan Paser. Kenapa PPU tidak disebut?

Karena PPU tadinya bagian dari Paser, jadi dari dulu etnis utamanya adalah Paser, sehingga seluruh budaya Paser harus terekam dengan baik mulai dari pembangunan dan pemanfaatannya,” kata Arbain.

Kades Muara Toyu Maryanto Buyung menambahkan jika dulu IKN merupakan bagian wilayah Kesultanan Paser,

sekarang pun ada wilayah Kabupaten Paser yang masuk dalam lokasi IKN, yakni wilayah Desa Muara Toyo, Kecamatan Long Kali.

“Terkait IKN, yang orang tahu selama ini berada di wilayah PPU dan Kukar (Semboja), padahal IKN juga mencakup Paser karena ada wilayah desa kami yang masuk IKN.

Itu kami tegaskan karena masalah tapal batas antar pemerintah desa sudah disepakati, cuma belum disepakati antar pemerintah kabupaten,” kata Buyung.

Karena dengan adanya kepastian tapal batas, kata Buyung, akan menjamin kepastian para investor dalam membeli lahan, yakni langsung kepada pemilik lahan.

“Tidak seperti sekarang, main patok tanpa berkoordinasi dengan pemerintah desa, seolah-olah tidak menghargai penduduk lokal,” tandasnya.

Namun Buyung juga mengapresiasi tim dan Pemkab Paser yang menggelar FGD, sehingga ia bisa memberikan masukan demi kelancaran proses pemindahan IKN.

“Saya senang sekali bisa hadir disini, memenuhi undangan Pak Bupati, untuk memberikan masukan demi kelancaran proses pemindahan IKN,” tambahnya.

Pangdam VI Mulawarman Ingatkan Perbatasan

Sementara itu, dukungan pembangunan pusat pemerintahan negara Republik Indonesia di Kalimantan Timur disampaikan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto, Rabu (20/11/2019) di hadapan mahasiswa Universitas Pertahanan atau Unhan.

Kendati demikian, Subiyanto mengingatkan agar pemerintah juga memberikan perhatian kepada daerah perbatasan Kalimantan Timur.

Menurutnya pembangunan di sana juga tak kalah penting untuk menunjang IKN.

"Karena tidak kalah pentingnya itu (perbatasan) merupakan beranda depan kita, meskipun tempatnya jauh dengan kita.

• Pemkot Bontang Terima Pungutan Pajak Rp 1,5 Miliar dari Izin Mendirikan Bangunan Korporasi

• Kaharuddin Luncurkan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, 60 Persen TPP yang Diterima ASN dari Kinerja

• Kaltim Bertemu Kaltara dan Kalteng di Pra PON Sepak Bola, Asprov PSSI Targetkan Lolos

Berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota tentunya Kodam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut," katanya.

Kodam VI Mulawarman juga telah memberikan masukan dan usulan kepada pemerintah terkait pembangunan kawasan perbatasan.

Jangan sampai kawasan perbatasan di Kaltim tak diperhatikan dalam rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

"Ada beberapa catatan yang sudah kita rencanakan, serta apa kira-kira yang menjadi prioritas yang akan dibangun nanti," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, patut diketahui lokasi IKN baru berada di pulau Kalimantan.  Kalimantan merupakan pulau yang dihuni 3 warga negara, yakni Indonesia, Brunei dan Malaysia.

Melihat perspektif geografis tersebut, tentunya kalkulasi pertimbangan penguatan pertahanan juga tak boleh diabaikan.

Tentunya perhitungan sistem pertahanan bakal berbeda dengan ibu kota di Jakarta, yang letaknya di pulau Jawa. Lantaran diapit kepulauan nusantara.

"Kalau sekarang ini di Kalimantan (IKN), di Pulau Kalimantan ada 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang jaraknya relatif dekat.

Itu yang menjadi bahan pertimbangan kita semuanya dalam menyusun bagaimana pertahanan keamanan," ungkapnya. (*)

Langganan berita pilihan tribunkaltim.co di WhatsApp klik di sini >> https://bit.ly/2OrEkMy