Nyaris Tak Ada yang Dukung Presiden Jokowi Tiga Periode, Ini Respon PSI dan PDIP dan Gerindra

Ke depan, hal itu juga yang akan menjadi pertimbangan Presiden seandainya wacana tersebut betul-betul akan dibahas.

"Tentu sebagai sebuah wacana nanti ada pro kontra, ada positif negatifnya.

Negatifnya tentu nanti ada yang bilang bahwa ini menghambat misalnya regenerasi kepemimpinan nasional," kata Arsul Sani.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden terkait amendemen UUD 1945.

Artinya, amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN).

Menurut Hidayat Nur Wahid ada anggota fraksi di MPR yang mewacanakan seorang Presiden dapat dipilih kembali sebanyak tiga periode.

Ada pula yang mewacanakan Presiden hanya dapat dipilih satu kali namun masa jabatannya diperpanjang menjadi delapan tahun.

"Iya memang wacana tentang amendemen ini memang beragam sesungguhnya.

Ada yang mewacanakan justru masa jabatan Presiden menjadi tiga kali, ada yang mewacanakan untuk satu kali saja tapi dalam 8 tahun.

Itu juga kami tidak bisa melarang orang untuk berwacana," ujar Hidayat Nur Wahid, Rabu (20/11/2019).

Respon Gerindra, PDIP dan PSI

Wacana amandemen UUD 1945 terkait penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode atau total 15 tahun sudah mulai berkembang di masyarakat.

Sontak isu ini mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak tak terkecuali oleh partai politik (parpol).

Beberapa menolak dan ada juga yang memberikan pendapatnya terkait wacana tersebut.

Penolakan disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra anggota Prabowo Subianto di MPR, Ahmad Riza Patria.