Nyaris Tak Ada yang Dukung Presiden Jokowi Tiga Periode, Ini Respon PSI dan PDIP dan Gerindra

Ahmad Riza Patria menilai masa jabatan Presiden seperti saat ini sudah final dan ideal.

"Kalau masa jabatan, saya kira sudah final ya kan, lima tahun dua kali," ujar Ahmad Riza Patria dikutip dari laman Kompas.com (22/11/2019).

Ahmad Riza Patria menilai tak perlu ada penambahan masa jabatan.

Karena menurutnya menjabat paling lama selama 10 tahun sudah sangat pas untuk Presiden dan wakil Presiden.

Tak hanya Gerindra, PDIP juga menilai masa jabatan 2 periode ini sudah tidak perlu diganti lagi.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Ahmad Basarah.

"Masa jabatan Presiden satu periode atau lima tahun kali dua itu sudah cukup untuk sebuah pemerintahan nasional," ujarnya dilansir dari Kompas TV (22/11/2019).

"Kami memandang tidak ada urgensinya untuk mengubah konstitusi kita yang menyangkut tentang masa jabatan Presiden," imbuhnya.

Menurutnya yang dibutuhkan saat ini bukanlah mengubah amandemen UUD 1945 terkait penambahan masa jabatan Presiden.

Melainkan Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk dimunculkan kembali.

Hal itu akan memastikan pembangunan nasional akan berjalan berkesinambungan.

Sehingga kekhawatiran terkait pergantian visi - misi atau program pada setiap pemilihan Presiden yang baru tidak ada lagi.

"Publik tidak perlu khawatir terhadap siapapun Presiden, gubernur, bupati, atau wali kotanya karena pembangunan nasional dipastikan akan berkelanjutan," ujarnya.

Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memiliki pandangan yang berbeda terkait wacana tersebut.

PSI mengususlkan untuk masa jabatan Presiden selama tujuh tahun namun hanya dalam satu periode saja.