Ibu Kota Baru

Instruksi Gubernur Kaltim Soal Ibu Kota Negara Indonesia, Alokasikan 360 Hektar dan Titik Koordinat

Instruksi Gubernur Kaltim Soal Ibu Kota Negara Indonesia, Alokasikan 360 Hektar Serta titik koordinat

Instruksi Gubernur Kaltim Soal Ibu Kota Negara Indonesia, Alokasikan 360 Hektar dan Titik Koordinat
Tribunkaltim.co, Purnomo Susanto
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, HM Sabani 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Instruksi Gubernur Kaltim Soal Ibu Kota Negara Indonesia, Alokasikan 360 Hektar Serta titik koordinat

Meski hingga sekarang Instruksi Gubernur (Ingub) soal Ibu Kota Negara belum juga diterbitkan.

Namun, dalam naskah Ingub tersebut Pemprov Kaltim telah mengalokasikan seluas 360 ribu hektare lahan.

Atau dua kali lebih luas dari lahan yang diperlukan untuk lokasi Ibu Kota Negara, yakni 180 ribu hektare.

Plt Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, HM Sabani mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya sedang menunggu singkronisasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kaltim dengan kementriannya. Namun, dalam Ingub yang telah disiapkan, pihaknya telah mencantumkan 350 ribu hektare lahan.

“Lebih dari 380 ribu hektare kalau tidak salah. Tapi, yang jelas itu dua kali lipat dari permintaan pemerintah pusat kita penuhi. Pemerintah pusat minta 180 ribu hektare, kita alokasikan 360 ribu hektare,” ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co, pada Selasa (26/11/2019), siang, di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“Penetapan lokasi ada di dua kabupaten, di Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Kalau di PPU itu ada satu kecamatan saja, yakni di Sepaku. Kalau di Kukar, ada Kecamatan Muara Jawa, Samboja dan Loa Janan. Jadi, ada 4 kecamatan di dua kabupaten,” lanjutnya menjelaskan.

Soal Kecamatan Loa Janan, Sabani menuturkan. Salah satu kecamatan di Kukar tersebut didalamnya terdapat sebagian Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Sehingga, disebutkan Sabani, Loa Janan juga masuk dalam area yang diamankan oleh Ingub Ibu Kota Negara nantinya. Namun demikian, belum diketahui pasti berapa jumlah luasan perkecamatan

“Jadi, selain luasan kawasan yang ditetapkan didalam Ingub Ibu Kota Negara itu juga ada titik koordinat dimana lokasi pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara. Ingub ini juga nantinya menjadi cikal bakal akan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub). Setelah semua konsultasi BPN Kaltim selesai, gubernur akan segera tandatangani,” jelasnya. 

Daerah Mahakam Ulu Butuh Perhatian

Halaman
1234
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved