Masih Banyak Daging Alana Ilegal di Kalimantan Utara, Balai Karantina Tarakan Beberkan Penyebabnya

Masih banyak Daging Alana Ilegal di Kalimantan Utara, Balai Karantina Pertanian Tarakan beberkan penyebabnya

Masih Banyak Daging Alana Ilegal di Kalimantan Utara, Balai Karantina Tarakan Beberkan Penyebabnya
Tribunkaltim.co/Muhammad Arfan
Polres Bulungan bongkar Daging Alana ilegal. Masih banyak Daging Alana Ilegal di Kalimantan Utara, Balai Karantina Pertanian Tarakan beberkan penyebabnya 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Masih banyak Daging Alana Ilegal di Kalimantan Utara, Balai Karantina Pertanian Tarakan beberkan penyebabnya

Masih maraknya peredaran Daging Alana asal Malaysia di Kalimantan Utara atau Kaltara ditengarai sejumlah faktor.

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan, Ahmad Alfaraby menjelaskan.

Jangan Terpikat Murahnya Daging Alana, India Belum Bebas Penyakit Mulut dan Kuku Loh. . .

Tanpa Sertifikat Karantina, Ratusan Kilogram Wortel dan Puluhan Kilogram Daging Alana Dimusnahkan

Harga Bawang Merah dan Daging Ayam di Balikpapan Mulai Naik, Ini Penyebabnya

Polisi Ungkap Perdagangan Daging Alana dan Sosis Ilegal Asal Tawau

Jangan Dibuang, Inilah 10 Manfaat Daging putih Semangka, Nomor 8 Pasti Anda Ngak Nyangka

Faktor pertama ialah kurangnya personel. Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan hanya mempunyai 39 personel.

"Jumlah itu sangat sedikit dibandingkan panjang wilayah perbatasan laut kita. Untuk perlu dukungan semua pihak untuk mengawasi masuknya barang ilegal dari Malaysia," kata Ahmad kepada Tribunkaltim,co Kamis (28/11/2019).

Faktor kedua, kurang tegasnya pemerintah Malaysia. Menurut Ahmad, pemerintah Malaysia semestinya ikut bersama-sama memperketat keluarnya barang ke Indonesia melalui pengecekan yang baik.

Untuk itu, persoalan perdagangan Daging Alana ilegal perlu dibawa ke ranah pertemuan bilateral kedua negara. Dan forum yang paling tepat adalah pertemuan Sosek Malindo.

"Kita akan dorong itu. Harus kita tegaskan kenapa tidak ada dokumen dari Malaysia," sebutnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyatakan bahwa setiap orang yang memasukkan media pembawa ke dalam wilayah NKRI wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan.

Memasukkan media pembawa juga diwajibkan melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian diwajibkan melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat Karantina di tempat pemasukan yang telah ditetapkan pemerintah untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved