Perseteruan Bupati Penajam dan Walikota Balikpapan di Media Sosial Direspon Warga, Ini Tanggapannya

Perseteruan Bupati Penajam Paser Utara dan Walikota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur di Media Sosial Instagram Direspon Warga, Ini Tanggapannya.

Perseteruan Bupati Penajam dan Walikota Balikpapan di Media Sosial Direspon Warga, Ini Tanggapannya
Kolase Instagram, TribunKaltim.co
Viral di Instagram Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud (AGM) secara terang-terangan menyebut Walikota Balikpapan, Rizal Effendi ngawur. 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Perseteruan Bupati Penajam Paser Utara dan Walikota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur di Media Sosial Instagram Direspon Warga, Ini Tanggapannya.

Perseteruan dua kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) yakni Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud atau yang akhrab disapa AGM dan Walikota Balikpapan Rizal Efendi terkait pemberitaan pembatalan kerjasama Pasokan Air Baku antara PPU dan Kota Balikpapan.

Perseteruan tersebut berawal dari statement Walikota Balikpapan Rizal Effendi di media massa yang menuliskan Kerjasama pasokan air bersih dibatalkan AGM dan menyebut sungai Telake bagian dari wilayah PPU dikritisi Bupati muda tersebut.

Tak terima juga namanya dibawa-bawa ke media, AGM lantas memposting unggahan statement Walikota Balikpapan yang terbit di koran tersebut di akun instagramnya sembari mengklarifikasi bahwa sungai Telake bukan terletak di wilayah PPU, melainkan berada di wilayah Kabupaten Paser.

Perseteruan kedua kepala daerah itupun langsung heboh dan mendapat banyak tanggapan dari warga, khususnya warga PPU yang mengetahui permasalahan tersebut.

Seperti Rahmady, salah seorang warga Kayu Api, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam yang mengetahui permasalahan tersebut melalui medsos instagram miliknya.

"Iya, saya taunya dari medsos juga. Rame semalam saya liat komentarnya di IG nya pak Bupati pas dia posting," ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Minggu, (1/12/2019).

Saat ditanya pendapatnya tentang perseteruan dua kepala daerah tersebut, Rahmady menganggap hal tersebut tidak etis dilakukan oleh pejabat publik, terlebih mereka adalah kepala daerah.

"Mestinya bisa diselesaikan secara sistem aturan yang ada di pemerintahan seperti bertemu dan berdiskusi langsung. Bukan saling serang di media, satu di media cetak, satunya lagi di medsos," ungkapnya.

Sementara itu, Haidir yang juga warga Penajam cukup menyayangkan sikap kepala daerah yang memperlihatkan masalahnya di media, apalagi sampai memposting ke media sosial.

Halaman
1234
Penulis: Aris Joni
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved