WhatsApp Beredar dan Sidak DPRD Penajam Paser Utara, Bangunan Tangki Pelabuhan Buluminung Dibongkar

WhatsApp Beredar dan baru saja ada sidak DPRD Penajam Paser Utara, Bangunan Tangki Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

WhatsApp Beredar dan Sidak DPRD Penajam Paser Utara, Bangunan Tangki Pelabuhan Buluminung Dibongkar
Info Penajam Paser Utara
WhatsApp Beredar dan baru saja ada sidak DPRD Penajam Paser Utara, Bangunan Tangki Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dibongkar. 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - WhatsApp Beredar dan baru saja ada sidak DPRD Penajam Paser Utara, Bangunan Tangki Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dibongkar

Baru saja dilakukan sidak oleh anggota DPRD Penajam Paser Utara pada Rabu, (27/11/2019) lalu.

Terkait ditemukannya sebuah proyek pembangunan tangki timbun di kawasan tanah pemerintah daerah sekitar Pelabuhan Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hari ini, Minggu, (1/12/2019) siang tadi, bangunan tangki yang sudah sebagian terbangun tersebut dikabarkan dibongkar kembali.

Hal tersebut diungkapkan salah seorang aktivis masyarakat yang juga mantan anggota DPRD Penajam Paser Utara Periode 2014-2019, Fadliansyah kepada Tribunkaltim.co.

Dikatakan Fadli, dirinya mendapat informasi tersebut dari group WhatsApp Info Penajam Paser Utara, yang mana salah seorang anggota group memposting gambar pembongkaran dan menginformasikan adanya kegiatan pembongkaran tangki tersebut.

Sehingga percakapan soal pembongkaran tangki semakin ramai dibahas di group Whatsapp itu.

"Saya dapat informasi di group WhatsApp Info Penajam Paser Utara. Pertanyaan saya, kalau itu legal dan benar, kenapa harus di bongkar? Kenapa tidak dilanjutkan?," tanya Fadli.

Ia menjelaskan, walaupun kabarnya proyek tersebut merupakan kerjasama antara investor dan pemerintah, namun prosedur administrasi dan regulasinya harus jelas. Seharusnya ucap dia, dalam membuat kerjasama dengan investor, selain melalui pemerintah daerah, juga harus melalui persetujuan dan diketahui DPRD, apalagi menyangkut aset daerah.

"Sisi darat itu memang kewenangan pemda dan sisi laut kewenangan pemerintah pusat. Nah, selanjutnya, pengelola itu siapa, kan kita harus tau dulu, kalau dia perusda tetap harus melaporakn. Kalau Dishub selaku pengelola kan belum jadi tuh sisi daratnya masih kosong semua. Jadi, boleh saja siapapun mau perusda, mau investor kah, tapi kan prosedurnya harus jelas," jelasnya.

Halaman
1234
Penulis: Aris Joni
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved