Hal Lain Reuni Akbar 212: Habib Rizieq Pulang sebelum Reuni 2020 hingga Ucapan Tito Karnavian Disoal

Massa Reuni Akbar 212 berdoa bersama seusai salat Subuh berjemaah di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019), berikut fakta lainnya

11. Beber 3 agenda besar Reuni Akbar 212, Ketua PA 212 juga ungkap skenario di balik pencekalan Riziq Shihab.

Sebelumnya, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif mengungkap tiga agenda utama diselenggarakannya reuni akbar 212 di Monas.

Dilansir TribunWow.com, dari tiga agenda utama tersebut, satu di antaranya yakni meminta Sukmawati Soekarnoputri segera diadili secara hukum.

Diketahui, Sukmawati dianggap telah melakukan penistaan agama.

Hal itu disampaikan Slamet Ma'arif melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Sabtu (30/11/2019).

Mulanya, Slamet menyebut pencekalan Rizieq Shihab hanyalah skenario pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Kemudian, betul kalau memang pemerintah enggak mencekal ya memang betul, tetapi pencekalan beliau di Arab Saudi itu atas permintaan, skenario rezim penguasa saat ini," jelasnya.

"Tapi faktanya? Sampai saat ini belum dibuka tuh."

Ia pun kembali menyinggung soal perbedaan sikap pemerintah terhadap Ahok dan Rizieq Shihab.

"Jadi jangan udah selesai selesai, ya Ahok selesai jadi komisaris utama, imam kami enggak selesai sampai sekarang persoalannya," kata Slamet.

Lebih lanjut, Slamet mengungkapkan tiga agenda utama reuni akbar 212.

Ia pun menyinggung nama Sukmawati Soekarnoputri.

"Nah, tadi kita ingin mengkritisi pemerintah, makanya besok itu ada tiga agenda," kata Slamet.

"Pertama kita mengingat anak bangsa tadi untuk penista agama, Bu Sukmawati yang sudah berkali-kali untuk segera diproses secara hukum sesuai dengan hukum di Indonesia."

Selain itu, reuni akbar 212 itu disebutnya juga diadakan untuk meminta pemerintah segera memulangkan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Diketahui, Rizieq Shihab kini berada di Arab Saudi kerena mengaku dicekal oleh pemerintah Indonesia.

"Yang kedua, kita ingin meminta kepada semua pihak untuk menghentikan pengasingan politik HRS," kata Slamet.

"Sekaligus mengembalikan hak asasi beliau untuk bisa kembali ke tanah air, berkumpul dengan kami, berkumpul dengan umat, itu hak asasi Beliau."

Menurut Slamet, pencekalan terhadap Rizieq Shihab itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

"Karena selama ini hak asasi beliau betul-betul dipecundangi sampai saat ini, beliau harus meninggalkan keluarga besarnya di sini," bebernya.

"Beliau harus bayar kontrakan di sana, Beliau di sana enggak bisa mencari nafkah untuk keluarganya, ingin kembali menghadiri reuni pun yang seharusnya hadir sampai sekarang belum ada kejelasan."

Lantas, Slamet membeebrkan agenda utama ketiga diselenggarakannya reuni akbar 212.

"Yang ketiga ageda kita adalah kita ingin mendoakan saudara kita di Gaza dan Palestina lewat momen munajat dan maulid nabi nanti, itu agenda utama kita besok," jelasnya.

"Aksi bela Islam, bela Rasulullah."

Simak video berikut ini menit 4.59:

Sukmawati Diduga Lakukan Penistaan Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi terkait polemik pernyataan Sukmawati Soekarnoputri, yang diduga menistakan agama.

Dilansir TribunWow.com, hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum MUI, Ikhsan Abdullah dalam tayangan YouTube KOMPASTV, Senin (18/11/2019).

Menurutnya, dalam kasus ini semua pihak harus mengedepankan proses pendekatan dan penggalian fakta.

"Nah untuk menanggapi Ibu Sukma, saya pikir kan selayaknya harus tabayun," ujar Ikhsan.

"Apakah benar, Ibu Sukma menyatakan seperti itu, sebagaimana yang ada di video, kita tidak boleh menghukumnya," imbuhnya.

Ikhsan juga menyebut di era sekarang, dalam menerima informasi utamanya lewat video yang beredar di media sosial, harus dipastikan betul kevalidannya.

"Karena saat ini agak sulit menentukan mana video yang benar dan yang terpotong, maka harus dilakukan penelitian secara mendalam dengan kemajuan teknologi," tuturnya.

Sebelumnya Ikhsan juga menyatakan jika MUI akan melakukan rapat pimpinan rutin pada Selasa (19/11/2019).

Namun, ia belum dapat memastikan terkait bahasan mengenai pernyataan Sukmawati dalam rapat tersebut.

Mengenai kegaduhan seperti ini, menurut Ikhsan peran dan fungsi ulama sangat dibutuhkan agar persoalan tak menjadi makin panas.

"Kalau ada kegaduhan semacam ini, maka fungsi dan peran ulama untuk dapat menentramkan, mendinginkan suasana."

"Agar suasana keharmonisan dapat terjaga dengan baik, kondusifitas masyarakat dapat terjaga dengan baik," tutur Ikhsan.

Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved