APIP Inspektorat Samarinda Dapat Rapor Merah dari KPK, Alfad: APIP Harus Diisi Pegawai Berkompeten

APIP Inspektorat Samarinda Dapat Rapor Merah dari KPK, Alfad: APIP Harus Diisi Pegawai Berkompeten,

APIP Inspektorat Samarinda Dapat Rapor Merah dari KPK, Alfad: APIP Harus Diisi Pegawai Berkompeten
Tribunkaltim.co, Ichwal Setiawan
SOSIALIASI - Komisi Pemberantasan Korupsi memberi pemahaman kepada para anggota dewan Kota Samarinda terkait pemberantasan korupsi di lingkungan Pemkot Samarinda. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA --APIP Inspektorat Samarinda Dapat Rapor Merah dari KPK, Alfad: APIP Harus Diisi Pegawai Berkompeten.

Capaian rencana aksi pencegahan korupsi di internal Inspektorat Daerah Kota Samarinda mendapat rapor merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya selama 3 tahun pendampingan oleh KPK capaian kinerja Inspektorat untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masih berada di bawah 21 persen.

KPK Endus Praktik Korupsi Uang Ketok Palu dan Dana Pokir di DPRD Samarinda, Ini Pernyataan KPK

Sekda Kutai Kartanegara Ingatkan Pejabat dan ASN tak Korupsi, Ada Hukuman yang Menanti

 

Berbeda di bidang lainya, seperti belanja barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Samarinda mencapai 80 persen.

Kepala Pencegahan dan Penindakan Koordinator Wilayah 7, KPK Nana Mulyana mengatakan kunjungan ke Samarinda untuk mengevaluasi persoalan di lapangan.

Menurutnya, selama 3 tahun pendampingan pelaksanaan rencana aksi pemberantasan Tipikor di Samarinda sejumlah pos belum mencapai hasil maksimal.

"Makanya kami semingguan di sini keliling OPD nanyakan apa masalahnya kok realisasinya baru sekian persen," ungkapnya.

Untuk informasi, pendampingan KPK dalam upaya pemberantasan Tipikor dilakukan sejak 2017 lalu. Namun, selama 3 tahun pendampingan capaian rencana aksi pemberantasan Tipikor belum maksimal.

Dari 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur posisi Kota Samarinda masih berada di 5 besar dalam presentase capaian rencana aksi.

Pemkot Samarinda masih berada di bawah Kota Balikpapan, Bontang, Penajam dan Kutai Barat.

Menanggapi capaian APIP Inspektorat Daerah Samarinda, Wakil Ketua DPRD Samarinda Alfad Syarief mengatakan Pemkot Samarinda harus mengubah kebijakan terkait penguatan APIP.

Menurutnya, Pemkot harus menempatkan pejabat yang memiliki kompetensi untuk mengisi posisi-posisi di APIP. "Yah harus diisi pejabat berkompeten biar bisa memenuhi target capaian itu (Rencana Aksi)," pungkasnya (m09)

Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved