KPK Sebut Ada Negosiasi Atur Pajak, Komisi II DPRD Samarinda Bakal Panggil Pemkot Samarinda Soal PAD

KPK Sebut Ada Negosiasi Atur Pajak, Komisi II DPRD Samarinda Bakal Panggil Pemkot Samarinda Soal PAD,

KPK Sebut Ada Negosiasi Atur Pajak, Komisi II DPRD Samarinda Bakal Panggil Pemkot Samarinda Soal PAD
Tribunkaltim.co, Ichwal Setiawan
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Novi Marinda mengatakan bakal memanggil dinas terkait untuk mengevaluasi kebijakan pungutan pajak. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -- Praktik negosiasi pengaturan pajak antara wajib pajak (WP) dengan Pemerintah Daerah ( Pemda ) mulai diendus Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

KPK mengatakan praktik ini sangat merugikan daerah. Sebab, potensi daerah memperoleh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) tidak maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Novi Marinda turut angkat suara.

 

Baca Juga;  Dari 250 Ribu Wajib Pajak di Samarinda, Baru 80 Ribu Bayar Pajak, Ini Harapan Bapenda Samarinda

Baca Juga; Jaga Konsistensi Bayar Pajak, Bapenda Samarinda Bagikan 10 Motor Kepada Pembayar PBB P2 Samarinda

Novi mengatakan bakal memanggil dinas terkait untuk mengevaluasi metode pungutan pajak di Samarinda.

"Kita akan panggil mereka (Pemda) untuk evaluasi kok PAD kita segini-gini saja," ujar Novi disela-sela sosialiasi pencegahan korupsi di Kantor Sekretariat Dewan, Selasa (3/12/2019).

Novi menyoroti kinerja Pemkot Samarinda dalam pungutan pajak daerah. Pasalnya, pada tahun lalu pihaknya telah meminta agar pungutan pajak dilakukan secara digital.

Hanya saja, anggaran pengadaan untuk pembelian alat tersebut dibatalkan. "Tahun lalu kalau gak salah saya udah minta dianggarkan tapi gak ada juga," ujar Novi kepada wartawan.

Menurut politisi Partai Demokrat ini pihaknya telah mengupayakan agar pungutan pajak dilakukan secara digital melalui pengadaan alat.

Alat tersebut rencananya bakal ditempatkan di titik-titik WP, seperti restaurant dan hotel-hotel.

"Anggaranya kemarin itu Rp 2,5 miliar tapi gak lolos alasannya Pemkot karena terbentur dengan perbankan. Tapi nanti kami panggil saja lah mereka untuk klarifikasi sekaligus evaluasi," ujarnya. (m09)

Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved