Pemkab dan DPRD PPU Sepakat Menghentikan Kelanjutan Pembangunan Proyek Tangki Timbun, Ini Alasannya

Pemkab dan DPRD PPU Sepakat Menghentikan Kelanjutan Pembangunan Proyek Tangki Timbun, Ini Alasannya,

Pemkab dan DPRD PPU Sepakat Menghentikan Kelanjutan Pembangunan Proyek Tangki Timbun, Ini Alasannya
Tribunkaltim.co, Aris Joni
Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM -Pemkab dan DPRD PPU Sepakat Menghentikan Kelanjutan Pembangunan Proyek Tangki Timbun, Ini Alasannya.

DPRD Penajam Paser Utara ( PPU ) menggelar Rapat Dengar Pendapat  ( RDP ) dengan Pemerintah PPU terkait polemik tangki timbun yang berada di tanah pemerintah PPU tepatnya di kawasan pelabuhan Buluminung.

Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani usai RDP mengatakan, dalam RDP tersebut pihaknya dan pemerintah bersepakat untuk menghentikan proyek pembangunan tangki timbun tersebut. Pasalnya, dalam proses pembangunan itu ditemukan adanya kesalahan prosedur administasi di dalamnya.

 Kadin Kaltim Heran Maloy Mau Diresmikan Tanpa Tangki Timbun

Ada 8 Perusahaan yang Dipastikan Bangun Tangki Timbun di KEK Maloy

"Ada juga Asisten 2 Setkab PPU, Kepala Dishub dan Bagian Aset. Memang diakui ada kesalahan prosedur dalam pembangunan itu," ujar Bijak Ilhamdani kepada awak media usai RDP.

Bijak Ilhamdani menjelaskan, DPRD PPU menganggap nilai investasi tersebut sangat baik, namun dirinya berharap kedepan proyek-proyek investasi yang bekerjasama lewat Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) tetap harus melalui jalur administrasi yang benar, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial seperti ini.

"Kesalahan prosedur saja, seharusnya ada lelang investasi, tapi ini belum ada, takutnya jadi temuan ke depannya," ucap Bijak Ilhamdani.

Lanjut dia, DPRD PPU juga meminta usai pembongkaran tangki timbun tersebut dapat dikembalikan seperti semula.

Bahkan, langkah terdekatnya akan memastikan bahwa proyek tersebut betul-betul berhenti.

"Kalau ada kegiatan seperti itu lagi kita akan sidak kembali. Yang pastinya kita sepakat untuk dihentikan dan dikembalikan seperti semula. Seharusnya sih yang mengembalikannya itu pemerintah, dalam hal ini dari pihak pengelola, pihak pengelolanya kan Dishub," tutur Bijak Ilhamdani. (*)

Penulis: Aris Joni
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved