Ungkap Dugaan Suap 2,9 Juta Dolar AS, KPK Telusuri Proses Perdagangan Minyak Mentah Petral

KPK menelisik proses perdagangan minyak mentah dan produksi kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) 2009-2013

Ungkap Dugaan Suap 2,9 Juta Dolar AS, KPK Telusuri Proses Perdagangan Minyak Mentah Petral
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

"Dan sebetulnya kasus-kasus itu, sudah cukup banyak bukti-bukti permulaan yang kalau menurut aturan bahwa ini layak diporses di pengadilan sebetulnya memang layak," ujar Marwan Batubara.

Ia kemudian mencontohkan salah satu kasus besar yang menjerat Ahok, yaitu kasus RS Sumber Waras.

"Misalnya salah satu itu kalau kita lihat, kita ikuti, dan ini cukup banyak diberitakakan, itu tentang kasus Rumah Sakit Sumber Waras," tutur Marwan Batubara.

"Sampai-sampai ada statement (pernyataan) dari penjual lahan itu bagaimana bahwa dia sebetulnya hanya menerima Rp 355 miliar dari yang tercantum dalam akta jual beli itu, Rp 755 miliar."

"Nah Rp 400 miliarnya kemana, tapi yang jelas ini menjadi tanggung jawab Ahok, bukan orang lain," imbuhnya.

Kemudian kasus lainnya yang dicontohkan oleh Marwan Batubara adalah kasus reklamasi.

Pada kasus tersebut terdapat aliran dana dari pengembang kepada Ahok.

"Lalu ada juga kasus reklamasi, sidang-sidang terhadap orang yang akhirnya divonis sekian tahun apakah itu Mohamad Sanusi sebagai Anggota DPRD atau Arisman Wijaya dari Podmoro, itu banyak sekali menyebut tentang adanya penerimaan uang dari pengembang kepada Ahok," ujar Marwan Batubara.

Marwan Batubara kemudian meragukan komitmen KPK untuk mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang menyangkut nama Ahok.

Karena dalam kasus-kasus tersebut, sebetulnya sudah banyak bukti yang ditemukan dan cukup untuk membawa Ahok ke pengadilan.

Berdasarkan rekam jejak Ahok yang sering dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi, Marwan Batubara enggan mengakui Ahok sebagai orang yang bersih dan berintegritas untuk menjabat sebagai petinggi BUMN.

"Nah ini mestinya bisa dilanjutkan oleh KPK untuk diproses lebih lanjut di persidangan artinya secara resmi," kata Marwan Batubara.

"Mestinya kalau berminat atau comitted ( berkomitmen ) untuk menegakkan hukum dan keadilan, ini suatu hal yang sangat layak untuk diteruskan tapi ternyata tidak."

"Tapi intinya yang ingin saya katakan bahwa dari sekian banyak kasus itu, sebetulnya Ahok ini sudah sangat layak untuk diproses di pengadilan sehingga tidak benar juga kalau dianggap misalnya orang ini adalah orang yang bersih."

"Apalagi kalau disebut-sebut salah satu putra terbaik bangsa Indonesia atau bisa menjadi pendobrak," tambahnya.

Arya Sinulingga Jelaskan Mengapa Ahok Ditempatkan di Posisi Komisaris Utama Pertamina

Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok resmi menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina.

Menjadi narasumber di acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada Senin (25/11/2019), Arya Sinulingga mengungkap mengapa Ahok didapuk menjadi Komut bukan Direktur Utama (Dirut).

Mulanya, Arya Sinulingga menjelaskan bahwa Pertamina merupakan perusahaan terbesar di Indonesia.

Sehingga, Pertamina membutuhkan orang-orang yang paling baik untuk mengelola perusahaan di bidang energi itu.

"Kita yang pasti mencari komposisi pengurus untuk Pertamina karena ini adalah BUMN strategis tidak hanya dari sisi keuntungan bagi negara karena kita tahu bahwa Pertamina adalah perusahaan yang terbesar juga di Indonesia."

"Atau BUMN terbesar di Indonesia sehingga kami mencari pengurus-pengurus yang terbaik saat ini gitu," terang Arya Sinulingga.

Namun, Arya Sinulingga menjelaskan bahwa orang-orang di Pertamina kini masih bekerja dengan baik.

"Baik untuk Komisarisnya dan Direksinya, bahwa kita melihat beberapa saat ini memang Pertamina kita lihat setelah kita evaluasi berada dalam track yang masih benar," ujarnya.

Akibatnya, Pertamina saat ini lebih banyak membutuhkan Komisaris dibanding Direktur.

"Sehingga yang kami tambahkan di Direktur Keuangannya itu diambil dari Telkomsel gitu yah, itu pun sebenarnya karena Pak Pahala kita pindahkan ke BTN yang memang membutuhkan seorang Direktur Utama gitu," ucap Arya Sinulingga.

"Sementara yang banyak kita utak atik adalah di Komisarisnya," imbuhnya.

Lantas Arya menjelaskan mengapa Pertamina kini lebih banyak mencari komisaris.

Pasalnya, Menteri BUMN Erick Thohir disebutkan tengah mencari pengawas-pengawas.

"Kenapa di Komisarisnya, sama seperti yang kami sampaikan selalu sama saat ini adalah bahwa komisaris kita perkuat."

"Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN selalu mengatakan mereka pengawas-pengawas di BUMN yang kita berikan kewenangan dari pemegang saham yaitu pemerintah adalah milik negara melalui Menteri BUMN itu menyerahkannya kepada Komisaris untuk melakukan pengawasan," terang Arya Sinulingga panjang lebar.

Namun, Ahok tak hanya satu-satunya yang direkrut sebagai Komisaris.

Adapula polisi bintang tiga untuk menjabat sebagai Komisaris.

"Tidak hanya Pak Ahok yang kita tempatkan di Pertamina, ada juga seorang polisi dengan bintang tiga, ini adalah tujuan kami supaya pengawasan di Pertamina betul-betul efektif," lanjutnya.

Lihat videonya mulai menit ke-7:15:

(TribunWow.com Anung Malik/Mariah Gipty)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Ragukan Komitmen KPK, Marwan Batubara Ungkit Rekam Jejak Ahok, Terkena 12 Kasus Dugaan Korupsi, https://wow.tribunnews.com/2019/11/27/ragukan-komitmen-kpk-marwan-batubara-ungkit-rekam-jejak-ahok-terkena-12-kasus-dugaan-korupsi?page=all.

Editor: ade mayasanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved