7.085 Bidang Tanah Pemerintah di Kaltim Belum Bersertifikat, Ini Alasannya

7.085 Bidang Tanah Pemerintah di Kaltim Belum Bersertifikat, Ini Alasannya,

7.085 Bidang Tanah Pemerintah di Kaltim Belum Bersertifikat, Ini Alasannya
Tribunkaltim.co, Purnomo Susanto
Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan Koordinator Wilayah 7 KPK, Nana Mulyana didampingi Kepala BPKAD Kaltim, Sa’duddin saat menyampaikan pemaparan, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Rabu (4/12/2019), ini dilaksanakan secara tertutup. Awak media dilarang masuk. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Usai monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi aset pemda se-Kaltim oleh Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK ), terungkap bahwa sampai saat ini masih banyak tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat.

Bahkan, di data tertulis ada 7.085 bidang tanah milik pemerintah di Kaltim belum sertifikasi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kaltim, M Sa’duddin mengakui, masih banyaknya tanah milik pemerintah daerah ( Pemda ) di Kaltim yang belum bersertifikat. Melalui monev yang dilaksanakan oleh KPK, Sa’duddin mengharapkan agar seluruh persoalan aset tanah di Kaltim dapat diselesaikan.

“Aset tanah yang belum bersertifikat banyak sekali. Saya tidak ingat. Tapi, yang jelas banyak. Namun, tidak semua tidak bersertifikat, banyak juga yang sudah bersertifikat,” ujarnya usai mengikuti kegiatan monev KPK, pada Rabu (4/12/2019), di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“Untuk itu, melalui kegiatan ini saya berharap masalah sertifikasi tanah pemda ini dapat kita selesaikan oleh seluruh instansi terkait di daerah. Sebab, akan ada program KPK mendorong seluruh tanah pemda itu di sertifikasi. Itu dimulai dengan adanya MoU pemda dengan Badan Pertanahan Nasional,” lanjutnya.

Persoalan lainnya pula, dibeberkan Sa’duddin, posisi tanah milik pemerintah yang belum jelas diketahui keberadaannya.

Sehingga, dikatakan Sa’duddin, melalui program ini pula pihaknya akan menginventarisir tanah terlebih dahulu sebelum nantinya disertifikatkan. Namun, sebelumnya akan dipersiapkan terlebih dahulu perangkatnya.

“Ada juga yang sudah bersertifikat, tapi belum diketahui dimana lokasi tanah tersebut berada. Sekauh ini, kita sedang progres pelaksanaan. Memang ada kendala kami temui di lapangan. Misalnya saja, seperti juru ukur tanah dan pemetaannya. Jadi nanti itu dulu kita selesaikan baru kita sertifikatkan,” tandasnya.

Mengenai target penyelesaian persoalan ini, Sa’duddin mnuturkan, belum bisa memastikan kapan. Sebab, dikatakan olehny, pelaksanaan MoU dengan BPN pun baru saja dilaksanakan Oktober lalu.

Sehingga, monev oleh KPK ini baru dilaksanakan untuk pertama kali. Namun, Sa’duddin mengupayakan, akan segera menyelesaikannya.

“Ini baru pertama kali kita laksanakan monev. Ya, setahun dua tahun kedepan kita akan upayakan persoalan ini selesai. Intinya, kita miliki data jelas mulai dari koordinat tanah dan posisinya dimana baru nanti kita daftarjab. Dan saat ini pula, di daerah juga masih melakukan pemetaan kepada tanah,” tuturnya.

Karena yang akan didaftarkan adalah tanah milik pemerintah, Sa’duddin kembali mengharapkan, agar BPN bisa mempermudah proses pendaftaran sertifikasi tanah.

Untuk itu, usai giat tersebut, Sa’duddin akan segera berkoordinasi dengan BPN Kaltim. Terlebih, dibeberkan olehnya, tanah milik pemerintah tidak ada yang berukuran kecil.

“Tanah milik pemerintah tidak ada yang kecil. Semuanya luas-luas. Kota akan segera koordinasikan sejak awal. Terlebih, anggaran untuk kegiatan ini pun kurang. Soalnya, memang tidak ditekan sejak awal karena MoU baru ditandatangani. Namun, kota akan usahakan semaksimal mungkin,” jelasnya. (ink)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved