Begini Ulasan Pengamat Hukum Kaltim Usai Dirut Pupuk Kaltim Dipanggil KPK Soal Kasus Suap

Begini Ulasan Pengamat Hukum Kaltim Usai Dirut Pupuk Kaltim Dipanggil KPK Soal Kasus Suap,

Begini Ulasan Pengamat Hukum Kaltim Usai Dirut Pupuk Kaltim Dipanggil KPK Soal Kasus Suap
Dok Tribunkaltim.co
Pengamat Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah 

TRIBINKALTIM.CO, BONTANG -Begini Ulasan Pengamat Hukum Kaltim Usai Dirut Pupuk Kaltim Dipanggil KPK Soal Kasus Suap.

Pengamat hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah angkat bicara soal pemanggilan yang dilakukan KPK terhadap Direktur Utama Pupuk Kaltim.

Menurutnya, pemanggilan Dirut Pupuk Kaltim, Bakir Pasaman sebagai saksi adalah hal lumrah dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut.

Tak lain untuk mengembangkan kasus dugaan pidana suap Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia ( HTK ). 

Kadiv Pencegahan KPK Nana Mulyana Menolak Komentari Pemeriksaan Dirut PKT, Ini Sarannya

"Intinya dalam perkara suap yang melibatkan mantan anggota DPR, Bowo Sidik ini, keterangan Dirut PKT diperlukan untuk kepentingan berkas pemeriksaan tersangka Sirektur PT Humpuss, Taufik Agustono," ungkapnya.

Castro sapaan akrabnya menyebutkan, kendati status Dirut Pupuk Kaltim dalam kasus ini masih sebatas saksi. Seiiring berjalannya proses penyidikan bisa saja status berubah menjadi tersangka. Hal tersebut tergantung pendalaman yang dilakukan penyidik KPK.

"Apakah mereka menemukan cukup bukti atau tidak. Namun yang pasti, KPK mesti mengurai missing link yang belum terjawab, yakni apa sebenarnya peran Dirut PKT dalam perkara ini," seloroh dosen Fakultas Hukum yang juga aktivis anti korupsi ini.

Castro mencoba menguliti pola mata rantai antara PT Pilog, PT Humpuss Transportasi, Bowo Sidik dan Kimia kemudian Pupuk Kaltim yang namanya terseret dalam penyidikan kasus dugaan suap tersebut.

Pandangannya, dalam setiap perkara korupsi yang rentan dengan persekongkolan, maka peran setiap pihak mesti diurai satu persatu.

"Nah, yang belum terjawab selama ini, kan, peran dari kebijakan yang diambil berdasarkan otoritas yang ada di PKT. Apakah itu pure transaksi bisnis, atau ada perbuatan melawan hukum di sana. Ini yang mesti didalami oleh KPK," ungkapnya.

Untuk diketahui, Dirut Pupuk Kaltim diperiksa untuk tersangka Direktur PT HTK Taufik Agustono. KPK hingga saat ini belum mau menjelaskan kaitan Bakir dalam kasus yang merupakan pengembangan dugaan suap terhadap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso ini.

Taufik Agustono terseret, lantaran pengembangan perkara suap kerjasama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia.

Taufik diduga mengalirkan uang suap kepada Bowo Sidik. Tujuannya membantu PT HTK mendapatkan kerja sama kembali sewa menyewa kapal dengan PT Pilog. Dari informasi yang dihimpun Taufik pun mengalirkan uang pada Bowo Sidik secara bertahap.

Dugaan suap tersebut diduga untuk memuluskan perpanjangan kontrak antara PT HTK dan PT Pilog, yang dijembatani Bowo Sidik. (Tribunkaltim.co/Fachri)

Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved