Strategi Cegah Money Politics,KPU Kaltim Imbau Pemilih Jangan Mau Dibayar Murah,Begini Penjelasannya

Strategi Cegah Money Politics,KPU Kaltim Imbau Pemilih Jangan Mau Dibayar Murah,Begini Penjelasannya,

Strategi Cegah Money Politics,KPU Kaltim Imbau Pemilih Jangan Mau Dibayar Murah,Begini Penjelasannya
TRIBUN KALTIM / ICHWAL SETIAWAN
DUGAAN POLITIK UANG - Bawaslu Bontang menyelidiki kasus dugaan money politics yang dilakukan oknum tim pemenangan salah satu caleg di Bontang Selatan. - 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA --Strategi Cegah Money Politics,KPU Kaltim Imbau Pemilih Jangan Mau Dibayar Murah,Begini Penjelasannya.

Praktik politik transaksional jelang Pilkada serentak 2020 mendatang mendapat perhatian khusus dari penyelenggara Pemilu.

KPU Kaltim mengajak semua pihak untuk menolak praktik curang di pesta demokrasi ini. Menurutnya para pemilih justru merugi apabila menerima uang untuk menentukan pilihan.

 

Pelanggaran APK dan Politik Uang Masih Bayangi Rangkaian Pemilu

Bawaslu Bontang Ungkap Modus Baru Politik Uang, Bagi-bagi Kupon Tukar Uang, 1 Kupon Rp 40 Ribu

Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah HN menjelaskan biaya penyelenggaran Pilkada sangat besar. Untuk Pilkada 2020 se-Kaltim sekitar Rp 500 miliar uang untuk gelaran 5 tahunan ini.

"Uang itu bukan uang dari pemerintah loh, tapi uang rakyat. Kalau tidak ada hajatan politik digunakan untuk pembangunan lainnya. Masa mau dibayar murah karena hanya Rp 100-200 ribu saja," ungkapnya.

Maka ia meminta agar para pemilih harus menaikan posisi tawar mereka. Politik transaksional harus dibayar melalui kebijakan dan pelayanan bagi publik, bukan dengan uang kecil.

"Jadi jangan mau dibayar murah, mereka yang terpilih harus bayar dengan kebijakan. Makanya kalau dikasih (uang) terlalu kecil, karena Pilkada itu yang biayai rakyat," ungkapnya.

Selain penyadaran pemilih, pihaknya pun mendorong agar persaingan antara peserta pemilu harus berkualitas.

Adu gagasan dan program menjadi narasi-narasi yang dimainkan oleh para kandidat.

"Semua pihak termasuk pemilih harus menuntut masing-masing kandidat untuk beradu visi misi dan program, jadi mereka ( kandidat ) ada beban moral jika tak memiliki program bagus untuk menyelesaikan persoalan daerah," ungkapnya.

Upaya terakhir, penegakkan hukum bagi oknum money politics harus dijalankan. Masyarakat diminta melapor dengan bukti akurat dan valid kepada aparat Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Laporkan kalau ketahuan bermain politik uang, para pelaku harus diberi sanksi tegas," pungkasnya. (m09)

Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved