Fraksi DPRD DKI Jakarta Kritisi Program Anis Baswedan Soal Rusunami, Harga tak Terjangkau dan Rumit

Fraksi DPRD DKI Jakarta Kritisi Program Anis Baswedan Soal Rusunami, Harga tak Terjangkau dan Rumit

Fraksi DPRD DKI Jakarta Kritisi Program Anis Baswedan Soal Rusunami, Harga tak Terjangkau dan Rumit
KOMPAS.COM/DEAN PAHREVI
RUSUNAMI DIKRITISI-Fraksi DPRD DKI Jakarta mengkritisi Program Rusunami DP Rp 0 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (2/9/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Program rumah susun sederhana milik (Rusunami) DP Rp 0 yang digaungkan Anies Baswedan pada saat Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 ditentang sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Sejumlah fraksi menilai program Rusunami justru menyulitkan warga Jakarta karena harga tak terjangkau hingga prosedurnya berbelit-belit.

Belum lagi realisasi pembangunan Rusunami tak mencapai target.

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menilai program Rusunami dengan down payment Rp 0 bertolak belakang dengan visi untuk menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Sebab, banyak warga yang mengeluhkan harga satu unit Rusunami tersebut.

"Banyak masyarakat DKI Jakarta yang mengeluh dengan harga rumah DP Rp 0 tersebut yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengkritik lambatnya proses pembelian Rusunami dengan DP Rp 0 karena proses yang tidak jelas di Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin berujar, banyak pendaftar yang tidak mengetahui status permohonannya untuk membeli DP Rp 0.

Padahal, banyak warga yang ingin membeli Rusunami tersebut.

"UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan Rusunami samawa (DP Rp 0) ini dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian untuk menghindari kemacetan pembayaran cicilan," kata Arifin dalam rapat paripurna tersebut.

Halaman
1234
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved