KPK Ingatkan DPRD tak Tunda-tunda Pengesahan APBD, Nana: Jangan Sampai Ditangkap Baru Sadar

KPK Ingatkan DPRD tak Tunda-tunda Pengesahan APBD, Nana: Jangan Sampai Ditangkap Baru Sadar

KPK Ingatkan DPRD tak Tunda-tunda Pengesahan APBD, Nana: Jangan Sampai Ditangkap Baru Sadar
TribunKaltim.Co/purnomo susanto
Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan Koordinator Wilayah 7 KPK, Nana Mulyana 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -KPK ingatkan DPRD tak tunda-tunda pengesahan APBD, Nana: jangan sampai ditangkap baru sadar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya untuk melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi

Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan Koordinator Wilayah 7 KPK, Nana Mulyana mengatakan, untuk pencegahan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah beserta perangkatnya.

“Kita sudah sosialisasikan kepada seluruh Pemda maupun DPRD, tentang jangan mendekati perbuatan KKN.

Update Perolehan Medali SEA Games 2019, Indonesia Terlempar dari 3 Besar

Kembali Terjadi, Mahasiswi Asal Malang Ini Dirudapaksa Driver Taksi Online, Lalu Diturunkan di Jalan

Adi Darma- Neni Moerniaeni Diprediksi Kembali Bersaing Di Pilkada Bontang, Ini Kata Bawaslu

Sebab, perlu saya tegaskan, kami sudah mencium dan mengendus praktik-praktik korupsi di daerah. Sehingga, janganlah pejabat publik dan daerah mencoba-coba. Kami sudah tahu caranya,” tegasnya

Seperti halnya menunda  pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Nana menegaskan, pihaknya sudah mengetahui modus para anggota dewan mengapa melakukan hal itu.

Jangan sampai, dibeberkan Nana, tertangkap tangan dulu baru para anggota dewan sadar dengan kesalahannya.

“Kami sudah tahu mengapa ditahan-tahan seperti itu. Biasnya karena proyeknya belum masuk, bagi-bagi jatahnya belum deal makanya belum juga di sahkan APBD nya.

Jadi, jangan main-main dengan itu. Jangan sampai tertangkap baru merasa bersalah. Kan sudah banyak contoh yang sudah ditangkap. Masa harus ditangkap semua baru sadar,” tegasnya.

Kepada pemerintah daerahnya, Nana menyatakan, dalam melakukan pencegahan praktik KKN di daerah pihaknya lebih fokus dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja pemda.

Terlebih, pada pengaturan aset daerah dan pelaksanaan kegiatan di daerah.

“Kita dampingi terus pemdanya. Agar, jangan sampai apa yang tidak baik terus dilakukan. Seperti baru saja kita lakukan,

menginventarisir aset berupa tanah pemda dan mendorong pemda untuk mendaftarkan serta mensertifikasikan seluruhnya. Kemudian, kita juga lakukan hal lain untuk mencegah terjadinya korupsi,” tandasnya.

Terkait dengan penyitaan aset Rita, KPK telah menyita, yakni berupa tanah dan bangunan yang terdapat disejumlah daerah di Kalimantan Timur, diantaranya di Kabupaten Kukar dan kota Samarinda. (*)

Langganan berita pilihan tribunkaltim.co di WhatsApp klik di sini >> https://bit.ly/2OrEkMy

Langganan Berita Pilihan Tribun Kaltim di WhatsApp
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved