Berita Pemkab Kutai Barat

Perusahaan Tambang dan Hutan Wajib Rehabilitasi DAS, Wabup: Jangan di Luar Kubar!

Pemkab Kubar menggelar Rapat Koordinasi Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS oleh Perusahaan Pertambangan yang

HUMASKAB KUBAR
Rapat Koordinasi - Wakil Bupati H Edyanto Arkan Membuka Rapat Koordinasi Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS Oleh Perusahaan Pertambangan Yang Memiliki IPPKH Dalam Wilayah Kubar. 

SENDAWAR - Sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemkab Kubar menggelar Rapat Koordinasi Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS oleh Perusahaan Pertambangan yang Memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) agar melakukan kegiatan Rehabilitasi di Kubar sesuai lokasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

Wakil Bupati H Edyanto Arkan SE menuturkan, secara sadar pemerintah meminta kepada pengelola SDA di Kubar baik itu hutan maupun tambang untuk melakukan rehabilitasi di Kubar secara maksimal, jangan dilakukan di luar Kubar.

"Pemkab Kubar juga telah menyampaikan di hadapan Menteri terkait rehabilitasi yang tidak maksimal di Kubar. Masih ditemukan rehabilitasi di luar Kubar oleh pengelola SDA di wilayah Kubar dengan pertimbangan-pertimbangan dilakukan di Kubar. Kewenangan terletak pada Menteri Kehutanan dan Gubernur," ujarnya.

Oleh sebab itu perlu lebih tegasnya provinsi yang ada di BPDAS untuk menyeleksi, apabila pemanfaatan SDA untuk wilayah kerja di Kubar untuk tetap melakukan reklamasi dan rehabilitasi serta konservasi harus tetap di wilayah Kubar.

Dalam kesempatan tersebut Wabup memaparkan, bahwa Bupati Kubar FX Yapan SH telah menyurat kepada BPDAS yang ditembuskan kepada Gubernur agar program yang telah disetujui diluar Kubar jika sudah terlaksana 30 persen agar 70 persen tidak dilanjutkan diluar Kubar, tetapi dikembalikan ke wilayah Kubar.

Wilayah Kubar masih banyak lahan yang kritis dan perlu direhabilitasi, sehingga secara logis daerah yang kritis tersebut yang perlu kita lakukan rehabilitasi. Apabila sudah tidak ada lagi lahan kritis di Kubar, tetapi kewajiban pengelola SDA masih banyak barulah bisa dilakukan rehabilitasi didaerah lain yang peru kita bantu.

"Saya minta DLH, Kehutanan dan Bagian SDA, dan perusahaan membahas secara bijak dalam merealiasikan, dan memaksimalkan rehabilitasi di Kaltim, khususnya di Kubar. Jika rencana teknis kerja sudah disetujui oleh dirjen di luar Kubar, hal tersebut bisa kita usulkan untuk refisi dengan menyurat kepada Dirjen, dan diperkuat oleh surat Bupati dan Gubernur," kata Wabup.

Dan hal ini masih memungkinkan untuk direvisi, dengan pertimbangan otonomi daerah untuk melihat hal-hal yang esensial dan urgen untuk kita pecahkan, pelaksanaan reklamasi bukan hanya kewajiban saja tetapi betul-betul harus dirasakan dimana perusahaan sudah mengambil SDA di Kubar, sekali lagi perusahaan harus memaksimalkan rehabilitasi di Kubar.

Ketika mengambil SDA berbagai upaya dan langkah dilakukan begitu juga ketika melakukan rehabilitasi tidak jauh berbeda ketika dengan mengambil SDA. Dengan kegiatan ini diharapkan kita bisa duduk bersama untuk merumuskan dan menyepakati rehabilitasi bisa maksimal dilaksananakan di Kubar, dan tentunya hal ini mendukung fungsi kita semua.

Wabup juga mengajak kita semua untuk merumuskan terkait rehabilitasi agar bisa sesuai harapan kita ke depan. Dalam perumusan ini harus dilakukan secara sadar bukan terpaksa sehingga bisa terjadi seperti misi Kubar membangun secara berkeadilan.

Salah satu contoh PT KEM merupakan perusahaan yang baik, walaupun tambang sudah berakhir baku mutu air di Kubar masih sangat baik. Mudah-mudahan hal ini bisa terus kita jaga, sehingga pengelolaan SDA di kubar bisa mencontoh PT KEM dan melakukan kegiatan penambangan ramah lingkungan. (hms10)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved