Serahkan LHP ke Pemda di Kalimantan Utara, BPK Simpulkan Rata-rata Pengelolaanya Kurang Efektif

Serahkan LHP ke Pemda di Kalimantan Utara, BPK Simpulkan Rata-rata Pengelolaanya Kurang Efektif

Serahkan LHP ke Pemda di Kalimantan Utara, BPK Simpulkan Rata-rata Pengelolaanya Kurang Efektif
TRIBUNKALTIM.CO/ CHRISTOPER D
PENYERAHAN LHP - BPK RI Perwakilan Kaltara menyerahkan LHP kinerja dan PDTT ke Pemprov Kaltara, Pemkot Tarakan, Pemkab Bulungan dan Pemkab Tana Tidung, Rabu (11/12/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Serahkan Laporan hasil pemeriksaan ( LHP ) ke Pemda di Kalimantan Utara, BPK simpulkan rata-rata pengelolaanya kurang efektif.

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara ) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) semester II/2019,

Rabu (11/12/2019) pagi di auditorium BPK RI Perwakilan Kaltara, Jalan Mulawarman, Kota Tarakan.

 Sistem Penggajian Tunggal PNS Mengemuka, Honor dan Tunjangan akan Ditiadakan, Menkeu Beber Dampaknya

 Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Rabu 11 Desember 2019, Cancer Hanya Dimanfaatkan, Virgo Berselingkuh

 Umuh Muchtar Bocorkan Prediksi Komposisi Persib Bandung Liga 1 2020, Kevin Dicoret Ezechiel Bertahan

 Gara-gara Omongan Ariel NOAH, Cut Tari Sampai Nangis, Ini Kisah Masa Lalu Calon Istri Richard Kevin

Laporan hasil pemeriksaan ( LHP ) diserahkan kepada Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan, Pemkot Tarakan, dan Pemkab Tana Tidung.

Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai 3E yaitu Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis atas suatu program dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pengelolaan belanja daerah.

Sedangkan PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kecukupan pengungkapan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada PDTT atas pendapatan pada Pemprov Kaltara, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan asli daerah ( PAD ) Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.

PENYERAHAN LHP - BPK RI Perwakilan Kaltara menyerahkan LHP kinerja dan PDTT ke Pemprov Kaltara, Pemkot Tarakan, Pemkab Bulungan dan Pemkab Tana Tidung, Rabu (11/12/2019).
PENYERAHAN LHP - BPK RI Perwakilan Kaltara menyerahkan LHP kinerja dan PDTT ke Pemprov Kaltara, Pemkot Tarakan, Pemkab Bulungan dan Pemkab Tana Tidung, Rabu (11/12/2019). (TRIBUN KALTIM / CHRISTOPER D)

Beberapa poin permasalahan yang menjadi temuan BPK diantaranya, pemungutan dan penagihan tarif objek PAD berupa retribusi kepelabuhanan dan pariwisata, serta aset RSUD tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

dan pendataan objek PAD berupa kendaraan bermotor alat berat/besar, rumah negara dan kantin, serta perizinan tertentu belum berdasarkan potensi pajak dan retribusi yang tersedia.

 Tandang ke Markas Borneo FC, Persib Hadapi Ujian Berat, 2 Bek Andalan Dipastikan Absen

 Jelang Kelahiran Anak Pertamanya, Baim Wong Pesan Satu Kamar Khusus di Rumah Sakit Buat Istrinya

 Ramalan Zodiak Hari Ini Rabu 11 Desember 2019, Leo Disertai Keberanian, Libra Dilema di Pihak Mana

Sedangkan laporan hasil PDTT atas manajemen aset pada Pemkab Bulungan, BPK menyimpulkan bahwa Manajemen Aset Pemkab Bulungan sesuai kriteria dengan Pengecualian.

Halaman
123
Penulis: Christoper Desmawangga
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved