Sodorkan Bukti Baru, Kerabat Kesultanan Kutai Tepis Kepemilikan Lokasi IKN Sebagai Tanah Negara

Sodorkan Bukti Baru, Kerabat Kesultanan Kutai Tepis Kepemilikan Lokasi IKN Sebagai Tanah Negara

Sodorkan Bukti Baru, Kerabat Kesultanan Kutai Tepis Kepemilikan Lokasi IKN Sebagai Tanah Negara
ISTIMEWA
Kuasa hukum 6 Pemangku Hibah Grand Sultan, Muhammad Marwan, menunjukkan butik dokumen dan surat atas kepemilikan lahan dari ahli waris Kesultanan Kutai 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura menyikapi persoalan kepemilikan lahan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang diklaim pemerintah sebagai tanah milik negara.

Enam pemangku hibah membeberkan sejumlah bukti baru atas kepemilikan lahan Kesultanan Kutai yang diklaim pemerintah.

Kuasa hukum dari 6 Pemangku Hibah Tanah Grand Sultan, Muhammad Marwan menjelaskan, pengakuan atas kepemilikan tanah milik kerabat kesultanan tertuang dalam surat Pengadilan Negeri Tenggarong yang berisikan Surat Ketua Pengadilan Daerah Tingkat II Kutai nomor: W.1.8 PCHT.10-76-A/1997.

Paparan Gubernur Isran di Spanyol Mengenai Gas Rumah Kaca, Diapresiasi Dunia

Buka Pertunjukan Drama Musikal, Andi Harun Tegaskan Siap Dukung Pelestarian Budaya di Kaltim

Tata Tertib DPRD Kaltim Direvisi, Hasil Rapat Internal Pokja Tatib dengan Sekretariat Dewan

Unit Usaha Merugi, Komisi II DPRD Kaltim Akan Evaluasi Perusda MBS

Surat itu menyatakan perlu adanya penetapan kepemilikan tanah adat keluarga besar Kesultanan Kutai Kartanegara/Grand Sultan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi setiap ahli warisnya.

Marwan mengemukakan, hak kepemilikan yang sah juga tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no: 05/lhn-1960, Pasal 20, ketentuan konversi Pasal 18 (Grand Sultant) tanggal 24 September1960, terkait dengan hukum adat, dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria no: 03 tahun 1962.

Selain itu, lanjutnya, pengakuan atas hak kepemilikan tanah itu tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai nomor: HUK-898/C-43/Ahr080/1973 tentang Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Keluarga Besar Grand Sultan.

Di mana hak kepemilikan hibah tanah adat Kesultanan Kutai serta isi kandung buminya, meliputi Muara Wahau, Bentian Besar, Land dan sekitarnya.

Hak kepemilikan tanah adat itu juga meliputi Sangkulirang, Bontang, Sangatta, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Long Pahangai, Long Iram, Tabang, S.Seluwang, Samboja dan sekitarnya, serta meliputi wilayah kesultanan se-Kabupaten Tingkat II Kutai.

“Seluruh tanah itu masuk dalam hak milik keluarga Kesultanan Koetai Kartanegara dengan kepala ahli waris pemangku hibah nama Sultan Mohammad Alimoeddin din Sultan Mohammad Soelaiman bin Sultan Mohd Shalihoeddin (Adji Imboet) Kerajaan Koetai Kartanegara,” bebernya.

Hutan Adat Diakui, Kenapa Hak Kerajaan Tidak?

Halaman
123
Penulis: Rahmad Taufik
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved