Tak Penuhi Syarat Formil dan Materil, Usulan Hak Interpelasi Gagal Total

Tak Penuhi Penuhi Syarat Formil dan Materil, Usulan Hak Interpelasi Gagal Total

Tak Penuhi  Syarat Formil dan Materil, Usulan Hak Interpelasi Gagal Total
TribunKaltim.Co/Budi Hartono
Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi Kaltim, agenda penjelasan menurut hukum dan persetujuan atau penolakan usulan hak interpelasi, di lantai 6 Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (17/12/2019) 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Tak penuhi syarat formil dan materil, usulan hak interpelasi gagal total

Usulan hak interpelasi terhadap Gubernur Kaltim Isran Noor terkait polemik jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, buyar alias gagal total.

Pasalnya, setelah membahas penjelasan secara hukum dan peraturan perundang-undangan, ditolak pimpinan DPRD Kaltim

Penolakan atau tidak disetujui usulan hak interpelasi setelah membahas atau mengkaji dan meneliti secara norma hukum dan peraturan yang berlaku.

Alasan itu, dianggap pimpinan DPRD Kaltim usulan hak interpelasi tidak memenuhi syarat formil dan materil maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum pimpinan Dewan menjelaskan hasik verifikasi dan penelitian usulan hak interpelasi memberikan kesempatan tanggapan dari masing-masing fraksi.

Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi Kaltim, agenda penjelasan menurut hukum dan persetujuan atau penolakan usulan hak interpelasi, di lantai 6 Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (17/12/2019)
Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi Kaltim, agenda penjelasan menurut hukum dan persetujuan atau penolakan usulan hak interpelasi, di lantai 6 Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (17/12/2019) (TribunKaltim.Co/Budi Hartono)

Ini disampaikan pimpinan Dewan yang hadir Sigit Wibowo, Samsun dan Andi Harun dalam rapat paripurna ke 8 masa sidang tahun 2019. 

Andi Harun menjelaskan, menurut hukum usulan hak interpelasi tidak memenuhi syarat formil dan materil. Misalnya Keppres 133 TPA/2018 yang resmi. 

"Apakah persoalan kewenangan gubernur ini memiliki dampak luas? Secara administratif semua berjalan. Seperti gaji lancar, permohonan perizinan tetap jalan," jelas Andi Harun, kepada Tribun, Selasa (17/12/2019). 

Secara peraturan perundang-undangan, dalam keputusan lembaga diatur dalam tata tertib DPRD.

Halaman
123
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved