Soal Lubang Tambang Menganga di Sekitar IKN, Jokowi Sebut Wajib Reklamasi, Mangkir? Izin Dicabut!

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Soal 94 lubang tambang menganga di sekitar IKN, Jokowi sebut wajib reklamasi, mangkir? Izin bakal dicabut!

Kawasan Ibu Kota Negara ( IKN ) baru akan dibagi menjadi 3 zona, pertama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ), Kawasan Ibu Kota Negara ( K - IKN ) dan Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara ( KP-IKN ) yang di dalamnya sudah mencakup KIPP dan K-IKN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara saat meninjau lokasi IKN, Selasa (17/12/2019) mengungkap, luasan 256.000 hektare akan dipakai dan dicadangkan untuk KP-IKN.

56.000 hektare digunakan untuk kawasan IKN dan kawasan inti pusat pemerintahan seluas 5.600 hektare.

Nah, dari data yang diungkap Jatam Kalimantan Timur, di sekitar lokasi IKN terdapat 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara, hingga properti.

Sebanyak 158 dari 162 konsesi tersebut adalah batu bara yang masih menyisakan 94 lubang menganga.

BACA JUGA

Soal Pokir Anggota DPRD Hilang, Ketua TAPD Pemkot Samarinda: DPRD tak Punya Pokir

Usia TPA Manggar 12 Tahun, DLH Kota Balikpapan Komitmen Tak Mau Bangun Lagi

Walikota Rizal Effendi Sebut Ini Kelebihan TPA Manggar Balikpapan, Jadi Percontohan