Bocorkan Arsip Daerah, Pejabat & Pelaksana Arsip Bisa Kena Sanksi, Penurunan Pangkat hingga Penjara

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER – Bocorkan arsip daerah, pejabat & pelaksana arsip bisa kena sanksi, penurunan pangkat hingga penjara.

Apabila arsip terbatas beredar di masyarakat sehingga menyebabkan terhambatnya tugas dan fungsi lembaga pemerintahan, maka pejabat atau pelaksana yang membuat arsip itu dapat dikenakan sanksi sesuai UU 43/2009 tentang Kearsipan.

Sanksi atau hukuman bagi pejabat atau pelaksana yang melanggar menurut Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ( Diskarpus ) Kabupaten Paser Hj Herwati, Jumat (20/12/2019), bisa berupa sanksi administrasi dan dikenakan sanksi hukuman penjara atau denda.

“Dokumen rencana mutasi pegawai misalnya, itu tergolong arsip dinamis terbatas karena hanya bisa diakses oleh beberapa pihak. Kalau beredar di masyarakat sebelum mutasi digelar, maka pejabat atau pelaksananya melanggar dan bisa dikenakan sanksi,” kata Herwati.

Sebelum sanksi itu efektif ditegakkan di tahun 2022, lanjut Herwati, Diskarpus Paser sebagai lembaga pemerintah pelaksana pembinaan Kearsipan perlu melakukan pembenahan, terutama membenahi tata Kearsipan di OPD - OPD Pemkab Paser.

“Itulah mengapa kemarin (Kamis,19/12/2019) kita menggelar Sosialisasi Perbup Paser 4 Pilar Kearsipan agar OPD - OPD mengerti bagaimana mencipta arsip, menggunakan, memelihara dan menyusutkan arsip. Acuannya apa? Perbup Paser yang mengatur 4 hal tadi,” ucapnya.

BACA JUGA

Wakil Gubernur Kaltim Tolak Rute Internasional dari Bandara APT Pranoto Samarinda, Ini Alasannya

Kejati Sudah Kantongi Data Persoalan Pertambangan di Kaltim, Bentuk Tim Satgas Penindakan Hukum

Dikunjungi Rombongan Komisi VII DPR RI Manajemen PLN Balikpapan Curhat Kondisi Kelistrikan di Kaltim