Bocorkan Arsip Daerah, Pejabat & Pelaksana Arsip Bisa Kena Sanksi, Penurunan Pangkat hingga Penjara

Bocorkan Arsip Daerah, Pejabat & Pelaksana Arsip Bisa Kena Sanksi, Penurunan Pangkat hingga Penjara

TRIBUNKALTIM.CO/ SARASSANI
Hj Herwati, Kepala Diskarpus Paser 

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Jumlah Peserta di Balikpapan yang Turun Kelas Makin Meningkat

Tahun 2019, Diskarpus Paser melaksanakan uji coba di 9 OPD di lingkungan Pemkab Paser, semua dapat nilai buruk.

Terhitung 1 Januari 2020, kata Herwati, arsip-arsip seluruh OPD wajib mengacu Perbup yang mengatur 4 pilar Kearsipan dan semuanya akan dievaluasi.

“Ini dalam rangka menghadapi 2022, kalau tidak sekarang kita lakukan maka tahun 2022 sanksi admistrasi berupa penundaan naik pangkat, penurunan pangkat, bahkan sanksi pidana kurungan penjara dan denda bisa saja menjerat teman-teman OPD,” ungkapnya.

Hj Herwati, Kepala Diskarpus Paser
Hj Herwati, Kepala Diskarpus Paser (TRIBUNKALTIM.CO/ SARASSANI)

Seiring kemajuan teknologi, arsip tidak hanya dalam bentuk fisik tapi juga dalam bentuk elektronik. Namun, tambah Herwati, surat atau arsip elektronik hanya untuk mempercepat pengiriman dan menghemat penggunaan kertas, sehingga dokumen aslinya harus tetap dicetak dan tersimpan aman.

“Ijazah misalnya, untuk memastikan keaslian ijazah pelamar secara online harus memperlihatkan dokumen aslinya. Sama seperti surat undangan seminar atau lainnya harus tetap dicetak untuk arsip, hasil cetakkannya bisa diperbanyak dalam bentuk surat elektronik,” tambahnya.

BACA JUGA

Dishub Balikpapan dan Polantas Berlakukan Sistem Buka Tutup Jalan Saat Malam Tahun Baru

Curi Kendaraan di Kutai Kartanegara, Dua Pelaku Curanmor Diciduk Polres Kukar di Samarinda

Mengaku Kesepian, Pria di Samarinda Perkosa Anak Kandungnya, Mantan Istri Lapor Polisi

Halaman
1234
Penulis: Sarassani
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved