Pemerintah Ingin Ganti Gaji Bulanan Karyawan dengan Upah Per Jam, Lebih Untung Mana? Simak Faktanya

Pemerintah Ingin Ganti gaji bulanan karyawan dengan upah per Jam, lebih untung mana? simak faktanya ,

Pemerintah Ingin Ganti Gaji Bulanan Karyawan dengan Upah Per Jam, Lebih Untung Mana? Simak Faktanya
(Kompas.com/ Sakina Rakhma Diah Setiawan)
Pemerintah Ingin Ganti gaji bulanan karyawan dengan upah per Jam, lebih untung mana? simak faktanya . 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Ingin Ganti gaji bulanan karyawan dengan upah per Jam, lebih untung mana? simak faktanya .

Wacana tentang penggantian sistem penggajian baru karyawan mengemuk beberapa waktu terakhir .

Pasalnya Pemerintah merencanakan untuk mengganti sistem gaji karyawan yang dihitung per bulan menjadi per jam

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Pieter Abdullah mengatakan, Skema terkait dengan perubahan upah dari aturan baku per bulan menjadi per jam di Indonesia sangat menguntungkan pekerja produktif.

Hal ini mengingat wacana sistem penggajian ini tertuang dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Sistem ini saya kira lebih disukai oleh pengusaha dan pekerja yang produktif karena sistem ini akan lebih menghargai produktivitas pekerja karena dihitung berdasarkan jam kerja," kata Pieter kepada Kompas.com, Jumat (27/12/2019).

Jokowi Rencanakan Ganti Gaji Bulanan Karyawan dengan Upah per Jam, Menaker Beri Penjelasan

 Upah Minimum 2020 di Kaltara Sebesar Rp 3.000.804, Naik 8,51 Persen

 Upah Guru Honorer Samarinda Hanya Rp 700 Ribu Per Bulan, Anggota DPR Ini Upayakan Gaji UMK

 UMP 2020 Kaltara Rp 3.000.804 Gubernur Kalimantan Utara Irianto: Upah Sudah Tinggi Jangan Diturunkan

Namun demikian Pieter menjelaskan butuh pemahaman dalam skema penggajian ini. Menurutnya, skema ini bukan berarti pekerja dibayar setiap jam, tapi mungkin berdasarkan hitungnya adalah perjam.

Sementara sistem pembayarannya bisa dilakukan setiap minggu atau juga setiap bulan.

Pieter mengungkapkan, meski masih sebatas wacana. Kedepannya hal ini akan menjadi perdebatan, mengingat masalah nominal yang akan diterima oleh pekerja jika dihitung berdasarkan jam.

"Meskipun demikian, saya kira wacana ini tidak akan membuat pembahasan tentang upah antara pengusaha dan buruh menjadi lebih mudah. Pada akhirnya tetap akan jadi perdebatan berapa tingkat upah per jam yang bisa disepakati," jelas Pieter.

Halaman
1234
Editor: Januar Alamijaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved