Pemerintah Bakal Gratiskan Penerbitan Sertifikat Halal bagi Pelaku UMKM, Ini Kata Kemenag Balikpapan

Pemerintah bakal mengratiskan penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Namun Kemenag Kota Balikpapan belum mengetahui secara detail

Pemerintah Bakal Gratiskan Penerbitan Sertifikat Halal bagi Pelaku UMKM, Ini Kata Kemenag Balikpapan
TribunKaltim.CO/Heriani Am
pelaku UMKM yang mengikuti karnaval bisnis perdagangan Indonesia Malaysia beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN -Pemerintah bakal mengratiskan penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Namun Kemenag Kota Balikpapan belum mengetahui secara detail kebijakan ini.

Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), dengan kemudahan mendapatkan sertifikasi halal.

Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan menggratiskan biaya penerbitan sertifikat halal.

Dasar hukumnya berupa peraturan Menteri Keuangan yang akan segera dikeluarkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi program prioritas untuk menguatkan permintaan domestik.

Pengratisan disertai kemudahan pendaftaran tersebut seiring dengan omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang tengah digodok pemerintah.

125 Stand UMKM Ramaikan Pameran Pembangunan di Paser, Target Pengunjung 4.000 sampai 5.000 Perhari

Kontribusi untuk UMKM, PLN UIP Kalbagtim Serahkan 10 Sertifikat Halal

UMKM Ikuti Seminar Hipo Supaya Perkuat Pasar Domestik dan Mampu Ekspor 

UMKM Kaltim Masih Kalah Daya Saing, Tutuk : Kita Dorong Hilirisasi, Efisiensi dan Kreatifitas

Tak hanya itu, kebijakan penggratisan biaya sertifikasi ini juga dipastikan berlaku untuk seterusnya.

Merespon wacana tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, Alfi Taufiq mengatakan, pihaknya belum mengetahui terkait detail kebijakan itu.

Diketahui, sertifikasi halal ini telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang berlaku mulai 17 Oktober 2019.

Sejak itu pula, kewenangan penerbitan sertifikat halal yang dipegang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) digantikan Kemenag melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Halaman
1234
Penulis: Heriani AM
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved