Kucuran Dana Tanpa Pertanggungjawaban ke Perusda Agro Usaha Utama, Pemprov Kaltim Tempuh Jalur Hukum

"Target kami 20 hari awal tahun ini, kalau tidak ada laporan, pilihan akhir jalur hukum," kata dia.

Baca Juga:

• Soal Tarif Retribusi Tambat, Speedboat Reguler Berhenti, Dishub Kaltara Beber Raperda Inisiatif DPRD

• Pelayaran Masih Mogok, 6 Januari Pengusaha Speedboat Rapat dengan DPRD Kaltara, Bahas Soal Ini

• Tak Ada Sosialisasi Kenaikan Tarif Tambat, Pengusaha Speedboat Sayangkan Sikap Pemprov Kaltara

• Pemprov Kalimantan Utara Terjunkan Empat Speedboat, Cara Mengurai Penumpang Tanjung Selor Tarakan

Sementara itu, Nazar, Humas FAM Kaltim mendesak agar Biro Ekonomi Pemprov Kaltim segera melaporkan persoalan ini penegak hukum.

"Kami mendorong biro ekonomi untuk segera melaksanakan rekomendasi BPK, yaitu jalur hukum, bikin perjanjian hutang piutang atau digugat saja sekalian," tuturnya.

Untuk informasi, suntikan dana dari APBD Kaltim ke Perusda AKU dilakukan perdana pada 2003 sebesar Rp 5 miliar.

BACA JUGA: 

• 3 Juara Sayembara Desain Ibu Kota Baru Bersinergi, Jadwal Pelaksanaan Konstruksi Fisik di Sepaku

• Nagara Rimba Nusa Jadi Juara I Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Berikut Daftar Pemenang dan Desain

• Presiden Jokowi Injakkan Kaki di Desa Pemaluan Kaltim, Selamat Datang Ibu Kota Baru

Penyertaan modal kembali dilakukan pada 2007 sebesar Rp 7 miliar. Kemudian, penyertaan modal kembali dilakukan pada 2010 sebesar Rp 15 miliar.

Sementara pendapatan daerah yang disetor oleh PT AKU perdana dilakukan pada 2013 sebesar Rp 300 juta.

Setahun berikutnya, perusda di bidang perkebunan ini kembali menyetor Rp 250 juta, dan terakhir pada 2014 sebesar Rp 318 juta. 

(Tribunkaltim.co/Ichwal Setiawan)