Breaking News:

Speedboat Mogok Beroperasi

Perda Retribusi Jasa Usaha Sudah Melalui Pembahasan Bersama DPRD Kalimantan Utara

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha sudah melalui pembahasan bersama DPRD Kalimantan Utara sebelum disahkan

Editor: Samir Paturusi
TribunKaltim.Co/Muhammad Arfan
Radiah (paling kiri) Kasubbag Produk Hukum Daerah dan Keputusan Kepala Daerah pada Biro Hukum Setprov Kalimantan Utara, di Gedung DPRD Kalimantan Utara, Senin (6/1/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG SELOR -Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha sudah melalui pembahasan bersama DPRD Kalimantan Utara sebelum disahkan.

Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha dinyatakan Biro Hukum Setprov Kalimantan Utara,

sudah dibahas sesuai tatanan penyusunan produk hukum daerah, sejak tahun 2017 silam sebelum ditetapkan 22 Juli 2019 kemarin.

Radiah, Kasubbag Produk Hukum Daerah dan Keputusan Kepala Daerah pada Biro Hukum Setprov Kalimantan Utara bahkan mengungkapkan,

jajaran anggota DPRD Kalimantan Utara periode sebelumnya (2014-2019) sudah beberapa kali melakukan kunjungan kerja dan pembahasan bersama sejumlah pihak rerkait perda itu.

"Jadi kalau perda ini dikatakan tidak dikonsultasikan dan tidak melalui tahapan yang semestinya, saya merasa orang yang ikut andil dalam pembahasan perda ini, berkecil hati," sebutnya dalam rapat dengar pendapat perihal polemik tarif retribusi tambat speedboat di Gedung DPRD Kalimantan Utara, Senin (6/1/2020).

Pelayanan Speedboat Reguler Tarakan-Bulungan Mulai Beroperasi Tarif Tambat Kapal Dikaji Ulang

Speedboat Reguler Mogok, Begini Suasana di Dermaga Kayan II Tanjung Selor

Speed Boat Reguler Mogok, Anak Buah Kapal Pilih Lakukan Ini

Polemik Retribusi Tarif Tambat Speedboat Tarakan, Inilah Poin Kesepakatan Pemda Kaltara dan Gapasdap

Awalnya dalam rapat berkembang pendapat akan dilakukannya penundaan pemberlakuan Perda Nomor 11 Tahun 2019.

Namun Radiah lantas menjelaskan bahwasanya perda tidak bisa ditunda penerapannya pasca diundangkan. Kecuali, jika terjadi keadaan di luar kekuasaan semua pihak.

"Tetapi kalau ada konflik misalnya akibat perda ini, ada mekanismenya. Harus bersurat dulu kepada Gubernur. Gubernur nanti yang membuat Surat Edaran," ujarnya.

Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2019 sendiri juga mengatur juga perihal keberatan atas retribusi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved