Pilkada Serentak
Bawaslu Harus Tindak Tegas ASN Terlbat Politik Praktis, Pengamat: Lucu ASN Melanggar tapi Didiamkan
Bawaslu diminta tidak perlu ragu untuk menindak para Aparatur Sipil Negara ( ASN ) aktif yang terlibat politik praktis
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -- Bawaslu diminta tidak perlu ragu untuk menindak para Aparatur Sipil Negara ( ASN ) aktif yang terlibat politik praktis.
Dasar hukum bagi Bawaslu untuk menindak mereka cukup lugas.
Seharusnya Bawaslu Kaltim tak perlu ragu memberi sanksi bagi ASN yang terlibat politik.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengatakan secara normatif Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 tentang Pilkada.
Memang secara eksplisit menyebut jika kewajiban mundur bagi ASN berlaku setelah ditetapkan sebagai pasangan calon.
Tetapi harus dipahami, persoalan tarik menarik kepentingan politik itu bukan hanya soal norma, tetapi juga soal etik.
BACA JUGA
Bek Ini Resmi Kembali Berseragam Persiba Balikpapan, Pernah Perkuat Persebaya Surabaya
Alfredo Vera Sudah Resmi, Kini 12 Pemain Persiba Balikpapan Musim Lalu Dipakai Untuk Liga 2 2020
Jelang Hadapi Women Pro Futsal League 2020, Begini Kesiapan Persiba Balikpapan Female
Bawaslu
TribunKaltim.co
ASN
melanggar
politik praktis
Kalimantan Timur
Aparatur Sipil Negara
Berita Politik Lokal
| Tidak Mau Buru-buru, SK DPP PAN untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kaltim Terbit Mei Mendatang |
|
|---|
| Golkar Kaltim Bentuk Tim Pilkada, Prioritas Menang Bontang, Samarinda, Kukar dan Balikpapan |
|
|---|
| Bawaslu Bontang Larang Walikota Mutasi Pejabat, Bila Terbukti Lapor KASN |
|
|---|
| Tahun Baru 2020, Polda Kaltim Harap Pilkada Serentak di Sembilan Daerah Berjalan Lancar dan Sukses |
|
|---|
| KPUD PPU Berencana Kembalikan Dana Hibah Pilkada Sekitar Rp 5 Miliar |
|
|---|
