TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Walikota Bontang Neni Moerniaeni memberikan respon keras kepada polemik proyek pemasangan pipa PDAM di Kota Taman (Sebutan Bontang).

Kontraktor proyek tersebut bersiap masuk daftar hitam apabila tak bisa menyelesaikan hingga batas waktu perpanjangan yang diberikan pemerintah.

"Di-black list semua. Tahun depan dan seterusnya tak boleh lagi. Karena tidak sesuai dengan perjanjian kontrak," ungkapnya.

Menurutnya, normalisasi badan jalan harus dilakukan para pihak yang berwenang. Aspal yang habis digali wajib dikembalikan seperti sedia kala.

Pun dengan material tanah bekas galian harus diangkut, tak ditumpuk di trotoar atau badan jalan.

"Ya, Harus diselesaikan, dikembalikan seperti semula. Ada pengawasan (DPRD) dari kegiatan, ada Kepala Dinas. Saya ingatkan, kembalikan seperti semula," tegasnya.

Pemberitaan sebelumnya, Komisi III DPRD Bontang memanggil PDAM Bontang dan Dinas PUPR, Senin (6/1/2020) ke kantor DPRD Bontang.

Mereka menggelar rapat kerja membahas normalisasi badan jalan proyek pemasangan pipa PDAM Bontang.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III, Amir Tosina. Kepada Tribunkaltim.co politisi partai Gerindra mengancam akan melakukan black list terhadap kontraktor pemasangan pipa PDAM di sepanjang jalan Brigjen Katamso, Bontang Kalimantan Timur.

Apabila dari batas waktu tambahan yang diberikan, tak mampu menuntaskan proyek tersebut. "Black list, bila waktunya yang 50 hari tak tercapai. Berhak memblack list, pasti itu," ujarnya usai Rapat Kerja berakhir.