Besok, Satpol PP Bulungan Kalimantan Utara Kembali Tertibkan Baliho Balon Kepala Daerah

Tidak memasang baliho pada titik-titik yang dianggap melanggar.

Selain itu, bagi balon yang memiliki latar belakang aparatur sipil negara (ASN).

Tujuannya agar tidak menggunakan fasilitas negara.

Baca Juga:

• Nagara Rimba Nusa Jadi Juara I Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Berikut Daftar Pemenang dan Desain

• Selain Resmikan Tol dan Lihat Ibu Kota Baru di Penajam, Jokowi Bakal Lakukan Ini di Balikpapan

• 3 Juara Sayembara Desain Ibu Kota Baru Bersinergi, Jadwal Pelaksanaan Konstruksi Fisik di Sepaku

• Inilah Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Tema Nagara Rimba Nusa Jadi Juara I

"Kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, terkait pemasangan baliho itu," ujarnya. 

"Kalau melanggar keindahan kota, tentu akan ditindak oleh pemerintah setempat," kata Siti Nuhriyati.

Siti menambahkan, pemasangan baliho tersebut belum bisa dikategorikan melanggar, sesuai hukum pemilu.

Pasalnya, kata dia, mereka belum termasuk calon atau peserta pemilu.

Tidak bisa juga disangkutpautkan dengan hukum pemilu.

"Karena belum calon," ungkapnya.

Kalau melanggar estetika kota.

Baca Juga: 

• Presiden Jokowi Injakkan Kaki di Desa Pemaluan Kaltim, Selamat Datang Ibu Kota Baru

• Bappenas Kembali Kunjungi Lokasi Ibu Kota Baru di Sepaku, Pemkab Penajam Paser Utara Siapkan 3 Hal

"Tentu itu sudah domain pemerintah setempat," ujarnya.

Tetapi kata dia, jika ada warga yang melaporkan pemasangan baliho itu, Bawaslu Kaltara mengaku siap menerima.

Termasuk melakukan kajian, terhadap laporan warga tersebut.

"Apakah konten balihonya melanggar atau tidak, kami akan kaji dulu. Namun sekarang, status mereka semua belum calon kepala daerah," tuturnya.

Pilkada serentak baru dihelat pada 23 September mendatang.

(Tribunkaltim.co/Amiruddin)

(Tribunkaltim.co/Amiruddin)