Sikap DPRD Gulirkan Hak Interpelasi Sudah Tepat, Castro: Ini Ditunggu Publik Asal tak Masuk Angin

Sikap DPRD Kota Samarinda yang mengulirkan hak interpelasi dinilai sudah tepat. Bahkan hal ini ditunggu publik asal tak masuk angin

Sikap DPRD Gulirkan Hak Interpelasi Sudah Tepat, Castro: Ini Ditunggu Publik Asal tak Masuk Angin
Tribunkaltim.co, Budi Hartono
Herdiansyah Hamzah 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA-Sikap DPRD Kota Samarinda yang mengulirkan hak interpelasi dinilai sudah tepat. Bahkan  hal ini ditunggu publik asal tak masuk angin

Rencana DPRD Kota Samarinda menggulirkan hak interpelasi atas tata kelola Kota Samarinda dinilai sudah tepat.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mendukung rencana Komisi III DPRD untuk menggunakan hak pengawasan terhadap Pemkot Samarinda.

"Penggunaan hak interpelasi yang ditunggu oleh publik, sebagai bagian berjalannya fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah kota," ujar pria yang akrab disapa Castro ini saat dikonfirmasi wartawan.

Castro menjelaskan, secara teknis syarat pengajuan hak interpelasi itu tidak terlalu sulit, sepanjang dilakukan secara konsisten.

Menurut dia, dengan total 45 anggota Dewan Samarinda hak interpelasi ini bisa digulirkan melalui dukungan dari 7 anggota DPRD dari lebih 1 fraksi.

Samarinda Banjir, Dua Hari Izin Kerja, Ingatkan Warga Jangan Buang Sampah Sembarangan

Aktivitas Belajar di SDN 007 Samarinda Terpaksa Dihentikan, Pelajar Dievakuasi Petugas Karena Banjir

Samarinda Banjir, Basarnas Beber 5 Kelurahan dari 3 Kecamatan Kena Dampak, Korban Capai 3732 Jiwa

Di Jalan Sejati Samarinda Biasa tak Banjir Kini Berbeda, Risna Akui Tinggi Sudah Sepaha Orang Dewasa

"Sesuai dengan Pasal 167 ayat 1 huruf b, cukup minimal 7 orang dan lebih 1 fraksi," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini anggota Dewan hanya perlu menyiapkan 2 hal, yakni materi kebijakan dijadikan objek interpelasi dan alasan permintaan keterangan.

Hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) PP 12/2018 tentang pedoman Tatib DPRD.

Ia menilai materi interpelasi yang diwacanakan telah memenuhi kriteria interpelasi sebagaimana dimaksud Pasal 159 ayat (2) UU 23/2014.

Halaman
1234
Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved