Gara-gara Ini, Calon Petahana Dilarang Memutasi ASN Jelang Pilkada Serentak Kalimantan Utara

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG SELOR -Calon petahana yang akan maju dalam Pilkada dilarang melakukan mutasi  ASN jelang Pilkada serentak Kalimantan Utara 

Ketua Badan Pengawas Pemilu  Kalimantan Utara  Siti Nuhriyati, mengatakan larangan mutasi bagi bakal calon atau balon petahana, diatur dalam UU Pilkada.

Tak main-main, sanksinya bisa saja pembatalan sebagai balon kepala daerah.

Larangan mutasi enam bulan sebelum dan setelah Pilkada, filosofinya karena bisa saja berpotensi menyalahgunakan jabatan.

"Kita tahu mutasi itu terkadang penuh konten kepentingan dan politik. Makanya Bawaslu mengingatkan balon petahana, agar tidak melakukan mutasi," kata Siti Nuhriyati, kepada Tribunkaltim.co.

Bisa saja kata dia, ada balon petahana yang hendak bertarung di Pilkada, menata sedemikian rupa orang "jadi tim," untuk memenangkannya.

Termasuk menghindarkan adanya korban-korban akibat Pilkada.

• Kasus Suap Harun Masiku Ditangani KPK Rocky Gerung Sebut PDIP Kini Cemas Bakal Ada Tontonan Besar

• PDIP Ungkap Soal Hasto Kristiyanto Sembunyi di PTIK Saat Dikejar Penyidik KPK, Ada yang Bermain?

• Singgung Kegagalan Penggeledahan Kantor PDIP Mahfud MD Sebut Pimpinan KPK Kepepet

"Biasanya kan kalau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak berpihak, biasa disingkirkan. Itu yang Bawaslu upayakan untuk mencegah hal seperti itu," ujarnya.

Siti mengaku, telah mensosialisasikan larangan mutasi tersebut.

Baik untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, maupun kabupaten dan kota yang ada di Kaltara.