Berita Pemprov Kalimantan Utara

Alokasikan Bantuan Keuangan Khusus Rp 60,3 Mliar untuk Insentif Guru, Tenaga Pendidikan dan Penyuluh

tahun ini melalui APBD 2020, dialokasikan anggaran untuk Bankeu Khusus sebesar Rp 60,34 miliar.

Alokasikan Bantuan Keuangan Khusus Rp 60,3 Mliar untuk Insentif Guru, Tenaga Pendidikan dan Penyuluh
Foto / HO SDN 003 Balikpapan
Ilustrasi aktifitas belajar mengajar di kelas 

NUNUKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun ini kembali mengalokasikan anggaran untuk pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemkot.

Nilainya Rp 60,34 miliar, yang nantinya akan direalisasikan untuk pemberian insentif guru, tenaga pendidik (jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP), serta tenaga penyuluh se-Kaltara.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara, dikatakan Gubernur Dr H Irianto Lambrie, tahun ini melalui APBD 2020, dialokasikan anggaran untuk Bankeu Khusus sebesar Rp 60,34 miliar.

Dengan rician, Rp 18,82 miliar untuk Nunukan, Rp 16,08 miliar untuk Bulungan, Rp 8,89 miliar untuk Malinau, Rp 3,56 miliar untuk Tana Tidung dan Rp 12,99 miliar untuk Kota Tarakan.

Gubernur menyebutkan, sesuai laporan yang diterima, Nunukan dipilih sebagai penerima pertama karena jumlah penerimanya paling banyak.

“Menurut laporan dari BPKAD, untuk di Nunukan sudah dilakukan asistensi, jumlah penerimanya sebanyak 2.924 orang. Untuk besaran jumlahnya ada kenaikan dari tahun lalu,” kata Irianto.

Grafis Bantuan Keuangan APBD Kaltara 2020 untuk Insentif Guru
Grafis Bantuan Keuangan APBD Kaltara 2020 untuk Insentif Guru (HUMASPROV KALTARA)

Dikatakan, secara total, Bankeu khusus ini akan diserahkan kepada sebanyak 9.601 orang penerima se Kaltara. Terdiri dari guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK) sederajat, guru Sekolah Dasar (SD) sederajat dan guru Sekolah Menegah Pertama (SMP) sederajat, termasuk kepala sekolah. Kemudian penyuluh perikanan dan penyuluh pertanian serta pengawas.

Gubernur mengatakan, sebelum diserahkan secara simbolis Pemprov Kaltara berharap, masing-masing pemerintah kabupaten/kota segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bupati/walikota bagi setiap penerimanya.

“Berdasar SK dari bupati/walikota, nanti SK gubernur selanjutnya mencantumkan jumlahnya saja. Data penerima by name, by address ada di masing-masing dinas kabupaten/kota,” ungkapnya.

Lebih jauh Irianto menegaskan, pemberian insentif guru merupakan kebijakan dari kepala daerah. Sehingga bukan merupakan kewajiban.

Halaman
123
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved