Berita Pemrov Kalimantan Utara

Kembangkan SDM ASN, Gubernur Irianto Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BP3S Kemensos

Adanya kerjasama ini Pemprov Kaltara dapat berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kaltara khususnya kepada aparatur sipil negara (ASN).

Kembangkan SDM ASN, Gubernur Irianto Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BP3S Kemensos
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) di lingkup Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa (21/1/2020). Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Aneka Bhakti dengan disaksikan Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara. 

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) di lingkup Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa (21/1/2020).

Penandatanganan itu dilaksanakan di Gedung Aneka Bhakti yang disaksikan langsung oleh Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara.

Gubernur mengungkapkan, dukungan Kemensos terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kaltara patut diapresiasi. Adanya kerjasama ini Pemprov Kaltara dapat berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kaltara khususnya kepada aparatur sipil negara (ASN).

“Kemensos juga berkomitmen untuk menyiapkan SDM di Kaltara,”kata Irianto. Pasalnya, tenaga pekerja sosial di Kaltara masih tergolong minim.

Karena itu, Gubernur berharap, supaya anak-anak Kaltara yang telah lulus SMA dapat melanjutkan ke Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos).

“Kita tahun ini telah menyiapkan langkah nyata, yakni mulai menganggarkan untuk pembiayaannya,” kata Gubernur. Kerjasama yang dilakukan bersama Kemensos RI, meliputi Pendidikan melalui Program Sarjana Terapan dan Pendidikan melalui Program Magister Terapan.

Sementara itu, Mensos RI Juliari P Batubara mengungkapkan, dukungan pemerintah pusat terhadap daerah banyak dirasakan manfaatnya.

Terlebih bagi daerah perbatasan seperti Kaltara, menjadi fokus perhatiannya. Hal ini menyesuaikan dengan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo yang dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya membangun SDM Indonesia yang unggul. “Nah Kaltara ini, adalah wilayah beranda negara. Karena itu perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat,” jelas Juliari.

Seperti diketahui, Kaltara mendapatkan bantuan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dalam bentuk bantuan sosial dan dana alokasi khusus (DAK).

Selain itu, pemprov melalui Dinas Sosial Kaltara juga telah mengajukan item program meliputi kegiatan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) bagi 5 kabupaten dan kota, rehab Panti Tresna Werda Provinsi Kaltara, pelaksanaan pilot project pusat kesejahteraan sosial 2 desa per kabupaten dan kota, bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-Rutilahu), bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), dan bantuan penyediaan sarana-prasarana lingkungan (Sarling).

Sebelumnya sejumlah kegiatan yang merupakan program dari Kementerian Sosial telah dijalankan di Kaltara. Di antaranya ada KUBE, bantuan rehab rumah, juga ada PKH (Program Keluarga Harapan). Untuk mendukung program-program tersebut, melalui APBD Pemprov Kaltara juga mengalokasikan anggaran. Program-program ini, memiliki tujuan di antaranya untuk pengentasan kemiskinan.(humas)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved