Tolak Omnibus Law, Mahasiswa dan Buruh Kutai Timur Gelar Unjuk Rasa di Gedung DPRD

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA –Sejumlah mahasiswa dan buruh di Kutai Timur menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law di Gedung DPRD

Penolakan Omnibus Law atau cipta lapangan kerja juga dilakukan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur bersama Aliansi Buruh Kutai Timur.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di kawasan simpang tiga Pendidikan, Jalan Yos Sudarso II dan Jalan AW Syahrani, Kecamatan Sangatta Utara dan di halaman Kantor Sekretariat DPRD Kutai Timur, Kamis (23/1/2020).

Ketua GMNI Kutim, Sept Agis Pusaka dalam orasinya mengatakan Omnibus Law mengisyaratkan penghapusan sistem upah minimun yang merugikan pekerja.

Dengan penerapan upah per jam, mengakibatkan upah minimum tergredasi bahkan bisa hilang.

“Pekerja yang bekerja di bawah 40 jam per minggu, otomatis upahnya akan dibawah upah minimum.

• Nagara Rimba Nusa Jadi Juara I Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Berikut Daftar Pemenang dan Desain

• Selain Resmikan Tol dan Lihat Ibu Kota Baru di Penajam, Jokowi Bakal Lakukan Ini di Balikpapan

• 3 Juara Sayembara Desain Ibu Kota Baru Bersinergi, Jadwal Pelaksanaan Konstruksi Fisik di Sepaku

• Inilah Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Tema Nagara Rimba Nusa Jadi Juara I

Belum lagi ketika pekerja sakit, menjalankan Ibadan dan cuti melahirkan, tentu upahnya tidak dibayar karena dianggap tidak bekerja,” kata Sept.

Tak hanya itu, soal pesangon juga menjadi permasalahan, karena tercatat berupa tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar enam bulan upah.

Selain itu, poin yang dikritisi adaah tentang lapangan pekerjaan yang berpotensi diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan kemampuan rendah atau un skill.

Dengan diberlakukannya Omnibus Law, penggunaan tenaga outsourcing juga semakin menjadi.