Berita Pemprov Kalimantan Utara

Terapkan Fiskal Berbasis Ekologi, Irianto Didaulat Jadi Narasumber Bali Green Leadership Forum

Forum ini membahas tentang peran Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan berbasis kelestarian lingkungan.

Terapkan Fiskal Berbasis Ekologi, Irianto Didaulat Jadi Narasumber Bali Green Leadership Forum
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie jadi salah satu narasumber “Bali Green Leadership Forum” bertema inisiatif fiskal berbasis ekologi di Mercure Hotel Nusa Dua Bali, Denpasar, Kamis (23/1/2020). 

DENPASAR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, dengan didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hadir pada acara “Bali Green Leadership Forum” dengan tema inisiatif fiskal berbasis ekologi yang dilangsungkan di Mercure Hotel Nusa Dua Bali, Kamis (23/1/2020).

Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) bersama The Asian Foundation dan United Kingdom-Aid ini, membahas tentang peran Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan berbasis kelestarian lingkungan.

Tak hanya menghadiri, dalam kegiatan itu Gubernur sekaligus bertindak sebagai salah satu narasumber bersama Matius Awoitauw, bupati Jayapura, Provinsi Papua. Dengan dipandu oleh Prita Laura, mantan presenter media nasional yang kini aktif di organisasi lingkungan.

“Kegiatan ini sangat bagus. Saya apresiasi kepada Pattiro, The Asian Foundation dan United Kingdom-Aid, yang telah menginisiasi acara ini," kata Irianto.

Selain beberapa kepala daerah dan pejabat daerah terkait, hadir juga dalam diskusi ini pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta beberapa organisasi non pemerintah.

Gubernur didaulat sebagai narasumber dalam forum tersebut, karena Kaltara menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan fiskal transfer berbasis ekologi atau yang disingkat dengan TAPE.

“Kebijakan ini (TAPE) kita ambil, sebagai wujud komitmen Pemprov Kaltara dalam mitigasi perubahan iklim. Juga dalam hal konservasi dan pembangunan berkelanjutan,” kata Irianto.

Implementasi dari kebijakan ini, lanjut Gubernur, Pemprov menerapkan pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) ke kabupaten/kota berbasis ekologis. Artinya, penggunaan anggaran yang berasal dari Bankeu Pemprov Kaltara harus dilakukan dengan berbasis ekologi.

Dikatakan Irianto, sebagai dasar hukumnya untuk penerapan fiskal berbasis ekologi ini, Pemprov melalui Gubernur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2019, sebagai perubahan Pergub Nomor 48 Tahun 2019, tentang tata cara pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara.

Banyak hal dibahas dalam forum tersebut. Utamanya terkait dangan fiskal atau keuangan daerah berbasis ekologi.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved